Presiden Prabowo Perintahkan Pengawasan Lobi-lobi Ilegal Proyek Pembangunan
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus untuk mengawasi dan melaporkan lobi-lobi ilegal dalam proyek pembangunan pemerintah, sekaligus mengumumkan PP baru terkait ekspor sumber daya alam.
Jakarta, 17 Februari 2025 - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BP2IK), Aries Marsudiyanto. Presiden memerintahkan pengawasan ketat terhadap proyek-proyek pembangunan pemerintah, dengan fokus pada pencegahan dan pelaporan lobi-lobi ilegal.
Instruksi tersebut disampaikan pada Senin lalu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, saat Presiden Prabowo memanggil sejumlah pejabat, termasuk Aries Marsudiyanto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati (Ni Luh Puspa).
Penekanan pada Pemerintahan Bersih dan Transparan
Aries Marsudiyanto, usai pertemuan dengan Presiden, menjelaskan arahan yang diterimanya. "Saya diberikan petunjuk saja. Seperti biasa. Pembangunan harus berjalan lancar. Korupsi harus dihilangkan, (hukum) ditegakkan, hukum yang benar ya. Illegal mining, illegal lobbying, dan lain sebagainya kita berantas dengan baik," ungkap Aries, menekankan pentingnya pemberantasan praktik-praktik ilegal.
Untuk mencapai tujuan tersebut, BP2IK akan menjalin kerja sama yang solid dengan berbagai kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum. "Sinergi dengan beberapa lembaga, kementerian, penegakan hukum harus solid. Saya rasa itu saja," tambah Aries.
Kepala BP2IK menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, sesuai dengan visi Presiden Prabowo. "Kalau bidang saya ya bagaimana pemberantasan korupsi tetap ditegakkan, pemerintah yang bersih," tegasnya.
Peraturan Pemerintah Terbaru Terkait Ekspor Sumber Daya Alam
Selain arahan terkait pengawasan lobi-lobi ilegal, Presiden Prabowo juga mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. PP ini mewajibkan seluruh eksportir untuk menyimpan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan devisa dan memperkuat perekonomian nasional.
Namun, terdapat pengecualian untuk eksportir di bidang minyak dan gas bumi. Aturan DHE SDA untuk sektor ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.
Pengumuman PP tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam jumpa pers setelah rapat kabinet terbatas. Hadir mendampingi Presiden dalam jumpa pers tersebut sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan lainnya.
Langkah Strategis Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan
Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi lobi-lobi ilegal dan penerbitan PP Nomor 8 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kedua kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek pemerintah akan meminimalisir potensi korupsi dan memastikan penggunaan anggaran negara secara efisien dan efektif. Sementara itu, kebijakan baru terkait ekspor sumber daya alam akan membantu pemerintah dalam mengelola devisa negara dengan lebih optimal.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun internasional.