Program 3 Juta Rumah: Solusi Backlog Perumahan di Kalbar?

Program tiga juta rumah diharapkan mampu mengatasi backlog perumahan di Kalimantan Barat yang mencapai 13.000 unit dan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Permintaan rumah layak huni di Kalimantan Barat (Kalbar) terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk yang mencapai 6,55 juta jiwa pada 2024, dengan laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Data Real Estate Indonesia (REI) Kalbar menunjukkan backlog perumahan mencapai 13.000 unit di 14 kabupaten/kota. Kebutuhan ini terutama tinggi di perkotaan, didorong perpindahan penduduk untuk bekerja dan berusaha. Kendala utamanya adalah terbatasnya kuota Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi, sementara permintaan rumah subsidi masih tinggi.

Program tiga juta rumah, yang dicanangkan pemerintah, diharapkan menjadi solusi atas permasalahan ini. Program ini merupakan bagian dari visi Presiden dan Wakil Presiden, dan bertujuan menyediakan rumah murah dan layak huni bagi masyarakat, khususnya MBR. Sasaran program ini adalah individu berkeluarga dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan, atau Rp7 juta untuk yang belum berkeluarga, dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.

Dengan kuota subsidi yang lebih besar, tenor kredit hingga 20 tahun, dan kemudahan lainnya, program KPR subsidi tiga juta rumah diharapkan menjadi angin segar bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni. Program ini tidak hanya membantu individu, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Memiliki rumah sendiri merupakan impian banyak pasangan muda. Namun, bagi sebagian besar, impian ini sulit terwujud karena keterbatasan pendapatan di awal karier. Pasangan Rara dan Ridwan, misalnya, berhasil mewujudkan impian mereka berkat program KPR subsidi tiga juta rumah.

Melalui KPR BTN, dengan uang muka Rp5 juta dan tenor 20 tahun, mereka mampu membeli rumah tipe 36 di Kubu Raya, Kalbar. Ridwan mengakui tanpa KPR subsidi, mereka mungkin masih mengontrak rumah atau tinggal bersama orang tua. "Tanpa KPR BTN, mungkin mimpi memiliki rumah hanya sekadar impian. Namun, alhamdulillah ada program subsidi rumah dari pemerintah, kami dan mungkin pasangan muda lainnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk merintis rumah tangga," ujarnya.

Keberhasilan Rara dan Ridwan menunjukkan dampak positif program ini bagi pasangan muda dalam membangun kehidupan yang lebih baik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar akan tempat tinggal.

Mansur, pengembang perumahan Kota Raya, menyatakan bahwa program tiga juta rumah meningkatkan semangatnya dalam membangun rumah subsidi. Kemudahan perizinan dan dukungan pemerintah menjadi pendorong utama. Ia menilai program ini sebagai langkah baik untuk mengatasi backlog perumahan yang mencapai 12 juta unit di Indonesia dan 13.000 unit di Kalbar.

Mansur mengakui adanya tantangan, seperti pasokan listrik, perizinan, dan layanan perbankan. Namun, ia optimistis dan siap berkolaborasi untuk keberhasilan program ini. "Tapi kami yakin dengan ambisi pemerintah untuk memulai program tiga juta rumah suatu langkah yang perlu diapresiasi demi keberlangsungan layak hidup masyarakat banyak yang lebih baik. Pengembang mendukung ini dan siap berkolaborasi," ucapnya.

Kuota rumah subsidi di Kalbar pada 2024 (166.000 unit) habis pada Juni, dan diprediksi kuota 2025 (220.000 unit) akan habis pada Oktober. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan dan kebutuhan akan rumah subsidi.

Real Estate Indonesia (REI) Kalbar menyatakan kesiapannya bermitra dengan pemerintah dalam program tiga juta rumah. Dukungan ini sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR.

Ketua REI Kalbar, Baharudin, menekankan kesiapan DPD REI Kalbar menjadi mitra strategis pemerintah. SKB tiga menteri tersebut mempercepat penerbitan PBG untuk perumahan subsidi MBR. Namun, REI Kalbar berharap kuota rumah subsidi untuk Kalbar bertambah, mengingat masih banyak calon pembeli MBR yang terkendala kuota.

REI Kalbar juga mengusulkan penyesuaian batas gaji maksimal MBR yang saat ini Rp8 juta, agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses program ini. "Kita harap bisa dinaikkan batas gaji maksimal MBR yakni antara Rp12 juta hingga Rp15 juta. Kalau batas maksimal Rp8 juta suami istri itu terlalu kecil," ucapnya.

Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank penyalur KPR subsidi berkomitmen penuh mendukung program tiga juta rumah. BTN menyediakan akses KPR subsidi bagi MBR, termasuk pekerja informal, dengan proses pengajuan yang lebih cepat dan sederhana. Layanan digital seperti BTN Property Online dan BTN Mobile Apps memudahkan masyarakat mengakses informasi dan mengajukan KPR.

BTN menargetkan penyaluran KPR subsidi di Kalbar sebesar 5.500 unit pada 2025, setelah berhasil menyalurkan 3.550 unit pada 2024. Kolaborasi dengan pengembang, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan program ini. BTN berupaya memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Beberapa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain kerjasama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria KPR subsidi, sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan pendataan calon penerima KPR subsidi dan pelibatan lembaga keuangan non-bank dan asosiasi properti maupun asosiasi lainnya untuk memperluas jangkauan program.

Pemerintah Kota Pontianak mendukung program tiga juta rumah dengan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan BPHTB dan PBG untuk rumah bersubsidi. Langkah ini bertujuan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kebijakan pusat berjalan baik di daerah.

Penghapusan BPHTB dan PBG hanya berlaku untuk rumah bersubsidi, sementara rumah mewah dan menengah ke atas tetap dikenakan pajak sesuai ketentuan. Pemkot Pontianak berharap kebijakan ini dapat mendukung program perumahan subsidi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program tiga juta rumah diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan backlog perumahan di Kalbar dan memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni. Kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan menjadi kunci keberhasilan program ini.