Program Kemenkeu Peduli Sampah: Solusi Berkelanjutan Pengelolaan Sampah di Padang

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar dan Pemkot Padang berkolaborasi dalam Program Kemenkeu Peduli Sampah untuk mengatasi masalah sampah di Kota Padang yang mencapai 600 ton per hari, dengan fokus pada pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan

Kota Padang, Sumatera Barat, kini tengah berupaya mengatasi permasalahan sampah yang mencapai 600 ton per hari. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bermitra dengan Pemerintah Kota Padang untuk menjalankan Program Kemenkeu Peduli Sampah, sebuah program pengelolaan sampah berkelanjutan yang diluncurkan pada 27 Januari 2024.

Program ini diharapkan menjadi model pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, mendukung visi Kota Padang sebagai kota bersih dan ramah lingkungan. Agunan P. Samosi dari Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Salah satu fokus utama Program Kemenkeu Peduli Sampah adalah pemilahan sampah. Meskipun tidak serta merta mengurangi volume sampah secara drastis, pemilahan sampah merupakan langkah krusial dalam pengelolaan sampah yang efektif. Proses pengelolaan sampah yang menyeluruh meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan yang terpenting, pengolahan akhir.

Agunan Samosir menyoroti kelemahan pengelolaan sampah di banyak daerah yang cenderung hanya fokus pada pengumpulan dan pengangkutan, mengabaikan pengolahan. Padahal, pengolahan sampah merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi sampah hingga 85 persen dari sumbernya. Untuk itu, Kantor Wilayah DJPb Sumbar disarankan berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Jawa Tengah, mempelajari keberhasilan Cilacap dalam mengimplementasikan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF).

Keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di Kota Padang. Auwilla Putri, Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mengatasi masalah ini.

DLH Padang mengusulkan pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) berbasis masyarakat. LPS ini akan memberikan insentif kepada petugas pengumpul sampah, seperti BPJS dan tunjangan hari raya, guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya LPS, diharapkan masalah pembuangan sampah sembarangan, seperti ke sungai atau pembakaran sampah, dapat diminimalisir.

Selain itu, DLH Padang juga mengusulkan insentif berupa pengurangan retribusi hingga 30 persen bagi warga yang aktif memilah sampah, serta penguatan sistem pendataan untuk memaksimalkan penarikan retribusi. Semua upaya ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Padang dan menjadikan kota ini lebih bersih dan ramah lingkungan.