Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Capai 38 Provinsi dalam 1,5 Bulan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 38 provinsi dan lebih dari 2 juta siswa dalam waktu 1,5 bulan, dengan target 6 juta siswa pada Juli 2025.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto, telah menunjukkan perkembangan pesat. Dalam waktu singkat, tepatnya 1,5 bulan sejak peluncurannya pada 6 Januari 2025, program ini telah menjangkau 38 provinsi di Indonesia dan melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan hal ini usai melaporkan progres MBG kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia. Dengan penambahan Provinsi Papua Tengah pada Senin ini, MBG kini resmi beroperasi di seluruh provinsi Indonesia. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pun bertambah menjadi 693, menandakan perluasan jangkauan program secara signifikan.

Perkembangan positif ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan MBG. Target awal Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau 6 juta siswa pada akhir Juli 2025 tampaknya berada dalam jalur yang tepat, mengingat laju pertumbuhan penerima manfaat yang cukup signifikan dalam waktu relatif singkat. Hal ini menjadi kabar baik bagi upaya peningkatan gizi anak Indonesia.

Menurut keterangan Dadan Hindayana, program MBG telah berhasil menjangkau 38 provinsi dan 693 SPPG dalam waktu 1,5 bulan. "Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," ujar Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta. Penambahan Provinsi Papua Tengah menjadi provinsi ke-38 yang tercakup dalam program ini merupakan pencapaian penting dalam upaya pemerataan akses terhadap gizi bagi anak-anak Indonesia.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat MBG terus meningkat. Pada minggu ini, jumlah tersebut telah melampaui angka 2 juta siswa. "Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," tambahnya. Peningkatan jumlah penerima manfaat ini menunjukkan efektivitas program dalam menjangkau anak-anak yang membutuhkan asupan gizi seimbang.

Keberhasilan program MBG ini tidak lepas dari kerja keras tim pelaksana di lapangan. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mendistribusikan bantuan makanan bergizi ke seluruh penjuru Indonesia. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan terpenuhinya hak anak akan gizi yang baik.

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius untuk program MBG, yaitu menjangkau 6 juta siswa di seluruh Indonesia pada akhir Juli 2025. Target ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa sekitar 60 persen anak-anak Indonesia belum mendapatkan asupan gizi yang lengkap dan seimbang. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah, karena gizi yang baik sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dadan Hindayana menjelaskan bahwa sebagian besar anak-anak yang kekurangan gizi tidak mengonsumsi susu bukan karena alergi atau intoleransi laktosa, melainkan karena faktor ekonomi. "60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran," ungkap Dadan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor utama penyebab masalah gizi di Indonesia.

Presiden Prabowo menekankan bahwa program MBG memiliki cakupan yang luas, tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga ibu hamil. Target akhir tahun 2025 adalah menjangkau lebih dari 85 juta anak dan ibu hamil di Indonesia. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia. Dengan jangkauan yang luas dan target yang ambisius, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Keberhasilan program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam membangun generasi muda yang sehat dan berkualitas.