Program MBG: Rp8 Miliar Dana Berputar di Desa, Dorong UMKM
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprediksi akan menggerakkan Rp7-8 miliar dana di setiap desa, menciptakan ekosistem usaha baru dan memberdayakan UMKM, terutama perempuan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian desa di Indonesia. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa program ini akan mendorong perputaran dana hingga Rp7-8 miliar di setiap desa.
Dalam acara Rapimnas PIRA di Jakarta, Sabtu lalu, Maman menjelaskan bahwa angka tersebut jauh lebih besar dari perputaran dana tahunan desa yang biasanya hanya sekitar Rp1-2 miliar, mayoritas untuk infrastruktur. MBG diyakini akan menciptakan ekosistem ekonomi baru di tingkat desa.
Kementerian UMKM melihat peluang besar dalam program ini untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program MBG bukan hanya sekadar menyediakan makanan bergizi bagi generasi muda, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi para pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner.
Peran perempuan dalam UMKM, khususnya di bidang kuliner, sangat penting dalam keberhasilan MBG. Maman menekankan bahwa UMKM perempuan akan menjadi tulang punggung program ini. Data Kementerian UMKM menunjukkan bahwa 49 persen dari 2,9 juta pengusaha kuliner di Indonesia adalah perempuan.
Lebih lanjut, sekitar 30.900 UMKM yang bergerak di bidang katering berpotensi untuk terlibat dalam program ini. Potensi tersebut sangat besar dan akan berdampak positif bagi perekonomian desa dan para pelaku usaha.
Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 titik dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia pada tahun 2029. Proyek besar ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi antar berbagai pihak untuk dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
Kesimpulannya, Program MBG bukan hanya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian di desa melalui perputaran dana yang signifikan dan pemberdayaan UMKM, khususnya yang dikelola oleh perempuan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat desa.