Retreat Pejabat: Langkah Tepat Tingkatkan Pelayanan Publik di Bengkulu?

Praktisi hukum Muslim Chaniago mendukung program “retreat” pejabat di Bengkulu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun menekankan pentingnya seleksi pejabat yang kompeten dan berintegritas.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, berencana menerapkan program “retreat” bagi pejabat birokrasi dan kepala desa yang baru dilantik. Program ini mendapat dukungan dari praktisi hukum Muslim Chaniago, Direktur Kantor Hukum MCH & Partners Kabupaten Mukomuko. Ia menilai “retreat” sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bengkulu, khususnya dalam hal pemahaman hukum, tugas, dan fungsi para pejabat.

Program “retreat” ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pemahaman yang komprehensif kepada para pejabat sebelum mereka menjalankan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efektivitas kinerja mereka dalam melayani masyarakat. Muslim Chaniago menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan program ini agar benar-benar bermanfaat bagi para pejabat dalam menangani persoalan masyarakat.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Muslim Chaniago di Mukomuko pada Senin, 25 Februari 2024. Ia optimistis, jika diterapkan dengan baik, “retreat” dapat membantu pejabat memahami tanggung jawabnya dalam melayani rakyat. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya seleksi pejabat yang tepat sebelum mengikuti program ini.

Muslim Chaniago menjelaskan, “retreat” akan efektif jika pejabat yang diangkat telah memiliki pemahaman dasar mengenai hukum, tugas, dan fungsinya. “Program ini bagus, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa pejabat yang diangkat profesional dan sudah memahami tugas serta fungsinya. Jangan sampai mengangkat pejabat yang tidak mengenal tugasnya,” ujarnya. Ia khawatir, jika pejabat tidak memahami tugasnya sejak awal, “retreat” tidak akan efektif meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya seleksi pejabat yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kredibilitas. “Yang paling penting adalah mengangkat pejabat yang kompeten di bidangnya, memahami tugas dan wewenangnya, serta memiliki integritas sebelum mengikuti “retreat”,” tegasnya. Kompetensi dan integritas menjadi kunci keberhasilan program ini.

Selain kompetensi dan integritas, Muslim juga menyoroti pentingnya sikap antikorupsi. Pejabat yang akan mengikuti “retreat” harus memiliki komitmen untuk menjalankan tugasnya dengan bersih dan transparan. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pejabat baru juga harus pro terhadap demokrasi. Tujuan akhir dari program ini adalah untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. “Pejabat baru juga harus pro terhadap demokrasi, karena tujuan akhirnya adalah menjalankan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel,” kata dia.

Muslim Chaniago menegaskan bahwa program “retreat” bukanlah solusi tunggal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program ini hanya akan efektif jika diiringi dengan proses seleksi pejabat yang ketat dan berfokus pada kompetensi, integritas, dan kredibilitas. Gubernur dan bupati harus memastikan pejabat yang diangkat memiliki kualitas tersebut.

Dengan kata lain, “retreat” dapat dianggap sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun investasi tersebut hanya akan membuahkan hasil jika dibarengi dengan penanaman bibit yang berkualitas. Tanpa adanya pejabat yang kompeten dan berintegritas, program “retreat” akan menjadi sia-sia.

Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program “retreat” ini. Hal ini untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Bengkulu.

Kesimpulannya, program “retreat” merupakan langkah yang baik, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pejabat yang dipilih. Seleksi yang ketat dan berfokus pada kompetensi, integritas, dan antikorupsi menjadi kunci utama keberhasilan program ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bengkulu.