Retret Kepala Daerah di Akmil: Sinkronkan Kebijakan Pusat dan Daerah

Wali Kota Madiun, Maidi, menekankan pentingnya retret kepala daerah di Akmil untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, demi mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Wali Kota Madiun, Maidi, menjelaskan bahwa retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Rindam VI/Diponegoro Magelang, yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025, bertujuan utama untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga sekaligus mempererat silaturahmi antar kepala daerah. Retret ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program kerja bersama untuk kepentingan negara dan rakyat.

Menurut Wali Kota Maidi, retret selama delapan hari tersebut merupakan agenda yang sangat penting bagi para kepala daerah. Beliau sendiri telah mempersiapkan diri dengan menjaga kebugaran fisik, rutin melakukan olahraga jalan kaki sejauh 10.000 langkah setiap hari. Komitmen beliau untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto sangat kuat, dengan rencana menyelaraskan program Pemkot Madiun dengan program pemerintah pusat. "Apa yang dipesankan Presiden sudah berjalan di Kota Madiun. Kami tinggal melanjutkan dan meningkatkan program yang telah berjalan," ungkap Maidi.

Lebih lanjut, Maidi menyatakan kesiapannya untuk mengikuti retret tersebut. Beliau menegaskan bahwa kesehatan merupakan kunci kesuksesan dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Dengan kondisi fisik yang prima, diharapkan beliau dapat berkontribusi maksimal dalam menyukseskan program-program pemerintah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, sebelumnya telah menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah wajib mengikuti retret ini. Hal ini dikarenakan tidak semua kepala daerah memahami prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional. Retret ini dirancang untuk memastikan pemahaman tersebut tercapai.

Untuk mendukung tujuan tersebut, sejumlah lembaga penting turut serta memberikan pembekalan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pembekalan ini difokuskan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan memberikan pemahaman terkait efisiensi anggaran dan peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi tersebut. Dengan demikian, retret ini tidak hanya fokus pada sinkronisasi kebijakan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan integritas para kepala daerah.

Materi pembekalan dalam retret kepala daerah ini sangat komprehensif. Selain materi mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, para peserta juga akan mendapatkan pembekalan mengenai program Astacita. Program Astacita sendiri merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembekalan lainnya juga akan diberikan untuk melengkapi pemahaman para kepala daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, retret ini diharapkan dapat memberikan bekal yang komprehensif bagi para kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan adanya retret ini, diharapkan akan tercipta sinkronisasi yang baik antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini akan mempermudah dalam pelaksanaan program-program pemerintah dan pada akhirnya akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Retret ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di seluruh Indonesia. Komitmen dari para kepala daerah untuk mengikuti dan menyerap materi yang disampaikan sangat penting untuk keberhasilan program ini.