Rupiah Diprediksi Menguat Kembali: Strategi Pemerintah Hadapi Tarif Resiprokal AS

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, memprediksi penguatan rupiah pasca-tarif resiprokal AS, menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran dan komunikasi yang efektif untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

Jakarta, 04/04 (ANTARA) - Pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump diprediksi tak akan selamanya melemahkan rupiah. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai rupiah akan kembali menguat dan menemukan keseimbangan baru. Kebijakan ini, yang mulai berlaku 2 April 2025 dengan tarif dasar 10 persen plus tambahan 32 persen untuk Indonesia, dinilai sebagai awal dari negosiasi bilateral antar negara terkait perdagangan.

Fakhrul menekankan pentingnya pemerintah Indonesia tidak reaktif dan menghindari tindakan balasan yang tergesa-gesa. Ia melihat adanya kecenderungan pemerintahan Trump menggunakan metode "Carrot and Stick", di mana penetapan tarif baru ini merupakan langkah awal sebelum negosiasi lebih lanjut. "Negosiasi bilateral antarnegara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan," ujarnya.

Pelemahan ekonomi domestik dan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini dinilai sebagai hal yang wajar dan sementara. Fakhrul menyebutnya sebagai kondisi overshoot, pelemahan cepat dalam waktu singkat sebelum kembali menguat pada titik keseimbangan baru. Ia pun memberikan beberapa saran strategis bagi pemerintah untuk memperkuat posisi rupiah.

Untuk mencapai keseimbangan baru yang menguntungkan, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah penting. Realokasi anggaran menjadi kunci untuk meningkatkan perputaran ekonomi dalam negeri. Komunikasi yang efektif kepada masyarakat dan pasar keuangan mengenai langkah-langkah konkret juga krusial untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekonomi global dalam jangka waktu cepat.

Fakhrul juga menyoroti isu ketahanan pangan, energi, dan kesehatan sebagai aspek penting dalam menghadapi meningkatnya tensi perang dagang. Ia melihat peluang bagi Indonesia untuk memasuki pasar AS di sektor tekstil, alas kaki, furnitur, komponen otomotif, dan nikel. Namun, ia mengingatkan bahwa negosiasi perdagangan dengan AS akan lebih alot dan tidak lagi sepenuhnya berdasarkan aturan baku (rule based).

Peran Kementerian Luar Negeri dinilai semakin penting dalam membawa agenda ekonomi Indonesia ke tingkat global. Indonesia disarankan untuk menjaga posisi netral dan membangun relasi dengan negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) dan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Terkait penurunan nilai indeks saham beberapa waktu lalu, Fakhrul menghimbau investor untuk tidak panik. Ia menilai sebagian besar dampak negatif dari perang dagang telah diprediksi pasar (priced in). "Karena 80 persen dari situasi ini sudah priced in di pasar. Kalau tak ada aral melintang, seharusnya kita bisa mulai melirik kesempatan yang muncul dari pasar saham yang telah murah," tuturnya.

Kesimpulannya, meskipun adanya tarif resiprokal AS menimbulkan tantangan, rupiah diprediksi akan kembali menguat. Strategi pemerintah yang tepat, terutama dalam hal realokasi anggaran, komunikasi publik yang efektif, dan diplomasi ekonomi yang cermat, akan menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan meraih peluang di tengah persaingan perdagangan internasional. Peran Indonesia dalam menjaga netralitas dan membangun relasi dengan berbagai negara juga akan sangat menentukan.