RUU Minerba: Perubahan Skema IUP, Batal Konsesi Kampus, dan Poin Penting Lainnya

Menteri Hukum dan HAM serta Menteri ESDM menjelaskan poin-poin penting revisi UU Minerba, termasuk perubahan skema IUP, pembatalan konsesi kampus, dan pemberian izin kepada ormas keagamaan.

Jakarta, 17 Februari 2024 – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Supratman Andi Agtas, baru-baru ini memaparkan poin-poin penting dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba). Setelah melalui Pembicaraan Tingkat I antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah, RUU Minerba disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Februari 2024. Perubahan signifikan dalam RUU Minerba ini meliputi skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), penolakan pemberian konsesi langsung kepada perguruan tinggi, dan pemberian izin kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Salah satu perubahan krusial dalam RUU Minerba adalah revisi skema pemberian IUP dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sebelumnya, mekanisme lelang menjadi satu-satunya cara memperoleh izin. Namun, revisi ini menambahkan skema prioritas selain lelang. Menurut Menkumham, perubahan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya alam. Hal ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di daerah penghasil untuk mendapatkan IUP. Menteri ESDM akan bertugas mengkoordinasikan proses ini demi pengembangan ekonomi di setiap wilayah.

"Pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," jelas Menkumham.

RUU Minerba sebelumnya sempat mengusulkan pemberian konsesi tambang langsung kepada perguruan tinggi. Namun, usulan tersebut dibatalkan. Pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan WIUP kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. BUMN dan BUMD yang ditunjuk akan bertanggung jawab membantu perguruan tinggi, terutama dalam pendanaan riset dan pemberian beasiswa.

Menkumham menegaskan, "Pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus dalam pengelolaan tambang. Keuntungan dari penugasan khusus itu nanti bagi kampus yang membutuhkan akan kami sediakan lewat penugasan kepada BUMN. Jadi tadinya usulannya itu pemberian langsung kepada kampus dan akhirnya disepakati itu tidak jadi diberikan kepada perguruan tinggi. Itu sikap pemerintah."

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan hal senada, menekankan bahwa perguruan tinggi tidak akan secara otomatis mendapatkan izin pengelolaan tambang. Perusahaan-perusahaan yang ditunjuk akan memiliki kewajiban untuk mendukung riset dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa di daerah tambang.

Poin penting lain dalam RUU Minerba adalah pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Menkumham menyatakan bahwa hal ini telah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Detail mekanisme dan persyaratannya belum dijelaskan secara rinci dalam pernyataan tersebut.

Revisi UU Minerba membawa perubahan signifikan dalam skema perizinan pertambangan. Fokus utama revisi ini adalah pemerataan akses terhadap sumber daya alam dan dukungan terhadap UMKM, koperasi, BUMD, serta perguruan tinggi melalui mekanisme penugasan khusus kepada BUMN dan badan usaha swasta. Meskipun ada pemberian izin kepada ormas keagamaan, pemerintah memastikan tidak ada pemberian konsesi langsung kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang.