Kejari Rejang Lebong Dampingi Penagihan Tunggakan PBB Rp3,2 Miliar

Kejari Rejang Lebong, Bengkulu, mendampingi BPKD dalam penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp3,2 miliar, berhasil menagih Rp66 juta.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong, Bengkulu, memberikan pendampingan hukum kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dalam upaya penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai angka signifikan. Penagihan ini melibatkan 14 kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong dan menargetkan total tunggakan sebesar Rp3,2 miliar. Upaya ini dilakukan setelah BPKD menyerahkan empat Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejari.

Kepala Kejari Rejang Lebong, Fransisco Tarigan, menyatakan bahwa kerja sama ini telah membuahkan hasil dengan berhasilnya penagihan sejumlah Rp66 juta dari total tunggakan. Proses penagihan dilakukan langsung di lapangan, dengan petugas Kejari dan BPKD mendatangi para lurah untuk menagih warga yang menunggak PBB. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui kepatuhan wajib pajak.

Menurut Kajari, tunggakan PBB yang cukup besar ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kelalaian masyarakat yang menganggap nilai tagihan kecil dan cenderung mengabaikan kewajiban membayar. Selain itu, kurangnya upaya penagihan dari pihak lurah juga turut berkontribusi terhadap menumpuknya tunggakan selama beberapa tahun. Kondisi ini menjadi perhatian serius, dan upaya penagihan akan terus dilakukan secara intensif.

Penagihan Tunggakan PBB di 14 Kelurahan

Proses penagihan tunggakan PBB di 14 kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong melibatkan kerja sama yang erat antara Kejari dan BPKD. Petugas gabungan turun langsung ke lapangan untuk menagih tunggakan kepada warga yang bersangkutan. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka tunggakan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Kepala Kejari Rejang Lebong menekankan pentingnya kepatuhan warga dalam membayar PBB. Meskipun nilai tagihan mungkin terkesan kecil, namun jika dijumlahkan dari seluruh wajib pajak, maka akan berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sangatlah penting.

Kejari berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan hukum kepada BPKD dalam upaya penagihan tunggakan PBB. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang menunggak dan mendorong kepatuhan wajib pajak lainnya.

Pelayanan Konsultasi Hukum Gratis dan Upaya Non-Litigasi

Selain pendampingan penagihan PBB, Kejari Rejang Lebong juga memberikan pelayanan konsultasi hukum gratis kepada berbagai stakeholder yang membutuhkan. Pelayanan ini mencakup litigasi dan non-litigasi, sesuai dengan kebutuhan.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Rejang Lebong, Ranu Wijaya, menjelaskan bahwa pelayanan litigasi meliputi penyelesaian sengketa hukum melalui jalur peradilan. Salah satu contohnya adalah upaya Kejari dalam membantu pengurusan hak perwalian dua anak yatim piatu. Kejari berhasil membantu pengalihan hak perwalian dari ayah kepada bibinya melalui proses persidangan di Pengadilan Agama Curup.

Sementara itu, upaya non-litigasi difokuskan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui negosiasi dan tawar-menawar. Contohnya, Kejari turut membantu dalam penagihan kredit macet perbankan, tunggakan iuran BPJS Kesehatan, dan tunggakan PBB.

BPKD Kabupaten Rejang Lebong sebelumnya telah melaporkan total tunggakan PBB dari tahun 2021 hingga akhir 2024 mencapai Rp3,2 miliar. Tunggakan ini tersebar di 15 kecamatan di Rejang Lebong. Kerja sama Kejari dan BPKD diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah tunggakan tersebut secara signifikan.

Keberhasilan penagihan Rp66 juta merupakan langkah awal yang baik. Kejari dan BPKD akan terus berupaya keras untuk menagih tunggakan yang tersisa. Kerja sama yang solid antara lembaga pemerintah dan penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan menegakkan aturan perpajakan.