RUU TNI 2025: Perubahan Tak Berbeda dari Periode Lalu, Fokus Perpanjangan Masa Dinas

Menteri Hukum dan HAM memastikan revisi RUU TNI untuk 2025 tidak berbeda dari periode sebelumnya, hanya menyesuaikan nomenklatur dan fokus pada penyamaan usia pensiun dengan ASN.

#planetantara
Menteri Hukum dan HAM memastikan revisi RUU TNI untuk 2025 tidak berbeda dari periode sebelumnya, hanya menyesuaikan nomenklatur dan fokus pada penyamaan usia pensiun dengan ASN. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 18 Februari 2024 - Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memberikan kepastian bahwa revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak berbeda secara substansial dengan versi sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan usai rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

RUU TNI kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Menurut Menteri Supratman, perubahan utamanya terletak pada penyesuaian nomenklatur pemerintahan. Isi RUU sendiri tetap berfokus pada perpanjangan masa dinas atau usia pensiun anggota TNI.

Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai RUU TNI

Menteri Supratman menjelaskan bahwa inisiatif RUU ini sebelumnya berasal dari DPR. Surat Presiden (Supres) dan Daftar Isian Masalah (DIM) telah dibahas pada periode sebelumnya, dikoordinasikan oleh Menko Polhukam saat itu. Perubahan nomenklatur pemerintahan kini menjadikan Menko Polkam sebagai koordinator.

Ia menegaskan tidak ada rencana untuk memberikan kewenangan tambahan kepada TNI melalui RUU ini. Tujuan utama revisi adalah menyamakan usia pensiun TNI dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini, PNS pensiun pada usia 60 tahun, sedangkan TNI dan Polri pada usia 58 tahun. Bahkan, ada perbedaan usia pensiun di internal TNI sendiri, di mana anggota berpangkat rendah, khususnya pasukan tempur, dapat pensiun pada usia 45 tahun.

Penyesuaian Usia Pensiun TNI

Perbedaan usia pensiun ini akan disesuaikan melalui RUU tersebut. Menteri Supratman menjelaskan bahwa revisi RUU bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan keadilan dalam sistem pensiun. Hal ini juga mempertimbangkan karakteristik tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota TNI.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memimpin rapat paripurna yang menyetujui RUU TNI masuk Prolegnas Prioritas 2025. Komisi I DPR RI akan bertanggung jawab atas pembahasan lebih lanjut, mengingat ruang lingkup tugas komisi tersebut meliputi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.

Kesimpulan

Revisi RUU TNI yang akan dibahas pada tahun 2025 difokuskan pada penyesuaian usia pensiun untuk menciptakan kesamaan dengan ASN. Menteri Supratman memastikan bahwa substansi revisi ini tidak berbeda dengan periode sebelumnya, hanya menyesuaikan perubahan nomenklatur dalam pemerintahan. Proses selanjutnya akan ditangani oleh Komisi I DPR RI.

Dengan demikian, perubahan dalam RUU TNI ini lebih kepada penyempurnaan administrasi dan penyesuaian sistem, bukan perluasan kewenangan TNI. Proses legislasi yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat menghasilkan revisi RUU yang adil dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Reformasi Hukum: Menkumham Usul Badan Legislasi Nasional

Menteri Hukum dan HAM mengusulkan pembentukan Badan Legislasi Nasional untuk mereformasi proses pembuatan rancangan undang-undang di pemerintah, sebagai amanat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#konten ai
RUU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025: Perubahan Usia Pensiun dan Jabatan Jadi Fokus

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU perubahan UU TNI masuk Prolegnas Prioritas 2025, dengan fokus perubahan usia pensiun dan jabatan TNI di lembaga lain, berdasarkan usulan Presiden dan Komisi I DPR RI.

#planetantara
Menteri Pigai Usul Revisi UU HAM, DPR Buka Peluang

Menteri HAM Natalius Pigai mendorong revisi UU HAM dan menyiapkan delapan draf peraturan menteri baru; DPR menyatakan terbuka terhadap usulan revisi, namun memprioritaskan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban.

DPR
Menteri HAM Minta Dukungan DPR Revisi UU HAM Tahun 1999

Menteri HAM Natalius Pigai meminta dukungan DPR untuk merevisi UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan membutuhkan pembaruan.

Sumber Antara
Revisi KUHAP: Keharusan Sinkronisasi dengan KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai revisi KUHAP mendesak untuk selaraskan sistem peradilan pidana dengan KUHP baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan menjunjung HAM.

#planetantara
Revisi UU Haji: DPR Usul Batas Usia Pembimbing Jamaah Diatur

Anggota Komisi VIII DPR RI mengusulkan revisi UU Haji untuk mengatur batas usia pembimbing jamaah, demi pelayanan haji yang lebih optimal, menyusul temuan pembimbing yang lebih tua dari jamaah.

#planetantara
RUU BUMN: 11 Poin Utama dalam Revisi Undang-Undang

Panja RUU BUMN telah merumuskan 11 poin utama revisi UU BUMN, meliputi perluasan definisi BUMN, pengelolaan aset, hingga privatisasi, yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna.

#konten ai
Revisi UU Kejaksaan: Jaksa Tak Kebal Hukum, Tegaskan Komjak RI

Komisi Kejaksaan RI menegaskan revisi UU Kejaksaan yang masuk Prolegnas 2025 tak membuat jaksa kebal hukum, melainkan bertujuan memperkuat koordinasi penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sumber Antara
KY Usul Revisi UU Demi Perkuat Pengawasan Hakim

Ketua KY, Amzulian Rifai, mengusulkan revisi UU KY untuk memperkuat pengawasan hakim di Indonesia, karena keterbatasan sumber daya dan kantor perwakilan yang minim.

Sumber Antara
PBNU Dukung Revisi UU Minerba: Sahkan Segera!

PBNU secara penuh mendukung revisi UU Minerba agar segera disahkan, demi payung hukum pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

UUMinerba
TNI Terbuka untuk Evaluasi Penggunaan Senjata Api Pasca Kasus Penembakan

TNI menyatakan terbuka terhadap evaluasi penggunaan senjata api dan akan meningkatkan pengawasan internal setelah kasus penembakan oleh oknum TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang dikategorikan sebagai pembunuhan di luar hukum oleh Komnas HAM.

Sumber Antara
DPR Usul Atur Pemanfaatan Kuota Haji Negara Sahabat dalam Revisi UU Haji

Revisi UU Haji diusulkan untuk mengatur pemanfaatan kuota haji negara sahabat guna mengatasi antrean panjang jemaah haji Indonesia, seperti di Bantaeng yang mencapai 49 tahun.

#planetantara