RUU TNI 2025: Perubahan Tak Berbeda dari Periode Lalu, Fokus Perpanjangan Masa Dinas

Menteri Hukum dan HAM memastikan revisi RUU TNI untuk 2025 tidak berbeda dari periode sebelumnya, hanya menyesuaikan nomenklatur dan fokus pada penyamaan usia pensiun dengan ASN.

Jakarta, 18 Februari 2024 - Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memberikan kepastian bahwa revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak berbeda secara substansial dengan versi sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan usai rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

RUU TNI kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Menurut Menteri Supratman, perubahan utamanya terletak pada penyesuaian nomenklatur pemerintahan. Isi RUU sendiri tetap berfokus pada perpanjangan masa dinas atau usia pensiun anggota TNI.

Menteri Supratman menjelaskan bahwa inisiatif RUU ini sebelumnya berasal dari DPR. Surat Presiden (Supres) dan Daftar Isian Masalah (DIM) telah dibahas pada periode sebelumnya, dikoordinasikan oleh Menko Polhukam saat itu. Perubahan nomenklatur pemerintahan kini menjadikan Menko Polkam sebagai koordinator.

Ia menegaskan tidak ada rencana untuk memberikan kewenangan tambahan kepada TNI melalui RUU ini. Tujuan utama revisi adalah menyamakan usia pensiun TNI dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini, PNS pensiun pada usia 60 tahun, sedangkan TNI dan Polri pada usia 58 tahun. Bahkan, ada perbedaan usia pensiun di internal TNI sendiri, di mana anggota berpangkat rendah, khususnya pasukan tempur, dapat pensiun pada usia 45 tahun.

Perbedaan usia pensiun ini akan disesuaikan melalui RUU tersebut. Menteri Supratman menjelaskan bahwa revisi RUU bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan keadilan dalam sistem pensiun. Hal ini juga mempertimbangkan karakteristik tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota TNI.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memimpin rapat paripurna yang menyetujui RUU TNI masuk Prolegnas Prioritas 2025. Komisi I DPR RI akan bertanggung jawab atas pembahasan lebih lanjut, mengingat ruang lingkup tugas komisi tersebut meliputi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.

Revisi RUU TNI yang akan dibahas pada tahun 2025 difokuskan pada penyesuaian usia pensiun untuk menciptakan kesamaan dengan ASN. Menteri Supratman memastikan bahwa substansi revisi ini tidak berbeda dengan periode sebelumnya, hanya menyesuaikan perubahan nomenklatur dalam pemerintahan. Proses selanjutnya akan ditangani oleh Komisi I DPR RI.

Dengan demikian, perubahan dalam RUU TNI ini lebih kepada penyempurnaan administrasi dan penyesuaian sistem, bukan perluasan kewenangan TNI. Proses legislasi yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat menghasilkan revisi RUU yang adil dan bermanfaat bagi seluruh pihak.