Sekolah di Papua Akan Jadi Dapur Makan Bergizi Gratis, Serap Tenaga Kerja Lokal!

Staf Khusus Menhan, Letkol Tituler Lenis Kogoya, menginisiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah Papua, memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Nabire, Papua Tengah, 11 Maret 2024 - Sebuah program inovatif diluncurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Letkol Tituler Lenis Kogoya, mengumumkan bahwa sekolah-sekolah di Papua akan diberdayakan menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan setiap anak di Papua mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung proses belajar mereka, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Program MBG ini tidak hanya sekadar menyediakan makanan gratis, tetapi juga melibatkan secara aktif masyarakat Papua dalam pengelolaannya. Kepala sekolah akan berperan penting dalam mendirikan dapur umum di sekolah masing-masing, dengan dukungan lahan yang disediakan untuk menunjang kegiatan ini. Lebih lanjut, Lenis Kogoya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyediakan bahan makanan, khususnya sayuran, dengan menanamnya sendiri. Hal ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan memastikan keberlanjutan program.

Dengan melibatkan masyarakat lokal, khususnya Lembaga Masyarakat Adat (LMA), program ini diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Lenis Kogoya memperkirakan setiap dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) akan menyerap minimal 47 orang, termasuk tiga orang tenaga ahli dari Badan Gizi Nasional (BGN). Inisiatif ini menjadi solusi konkret untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

Salah satu poin penting dari program MBG ini adalah pengelolaannya yang sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat lokal. Lenis Kogoya secara khusus menunjuk Satgas Pemuda Adat sebagai pengelola SPPG di masing-masing wilayah. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memberdayakan pemuda Papua yang sebagian besar merupakan lulusan SMP hingga SMA dan belum memiliki pekerjaan tetap. Mereka akan bertanggung jawab atas logistik dan operasional SPPG, dengan perkiraan sekitar 50 orang per SPPG.

Lebih lanjut, Lenis Kogoya menegaskan komitmennya untuk menghentikan pasokan sayur dari luar Papua. "Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua. Semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," tegasnya. Langkah ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan di Papua.

Dengan melibatkan pemuda lokal dalam pengelolaan SPPG, program MBG diharapkan dapat menjadi wadah bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan manajemen dan kewirausahaan. Selain itu, program ini juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, karena akan meningkatkan permintaan akan produk pertanian lokal.

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua, Dr. Junus Simangunsong, memberikan dukungan penuh terhadap program MBG. Ia melihat program ini sebagai solusi untuk mengatasi masalah kurang gizi yang dapat berdampak pada prestasi belajar anak-anak. "Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi anak-anak kita malas belajar karena belum sarapan. Semua siswa mulai dari PAUD hingga SMA, semua harus jadi anak yang sehat dan kuat," ujarnya.

Dr. Junus Simangunsong juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menyambut baik dan berpartisipasi aktif dalam program MBG. Ia berharap program ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Papua. "Kita sambut Makan Bergizi Gratis untuk mendukung pendidikan yang bermutu bagi semuanya," tutur Junus.

Program MBG di Papua ini bukan hanya sekadar program pemberian makanan gratis, tetapi juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membangun perekonomian daerah. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan program, diharapkan program ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Papua.