Sepuluh Calon Pahlawan Nasional 2025: Soeharto Kembali Diusulkan, Mensos Tegaskan Semua Punya Peluang Sama

Menteri Sosial memastikan sepuluh calon Pahlawan Nasional 2025, termasuk Soeharto, memiliki peluang yang sama setelah pencabutan TAP MPR terkait KKN.

Jakarta, 23 April 2025 - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kesepuluh calon Pahlawan Nasional 2025 memiliki peluang yang setara untuk menerima gelar tersebut. Pernyataan ini disampaikan menanggapi kontroversi terkait diusulkannya kembali Presiden Kedua RI, Soeharto, sebagai calon pahlawan.

Pernyataan Mensos tersebut disampaikan seusai meninjau Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan. Beliau menekankan bahwa usulan tersebut telah melalui proses kajian dan memenuhi syarat normatif. Hal ini terutama setelah pencabutan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang sebelumnya menjadi kendala bagi pengusulan Soeharto.

Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan, "Dari nama-nama yang ada, yang ramai itu ada Pak Presiden Suharto, Gus Dur, yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya tuntas. Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi."

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa pengusulan Soeharto telah memenuhi syarat normatif karena MPR telah mencabut TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pencabutan TAP MPR ini menghilangkan salah satu kendala utama dalam proses pengusulan sebelumnya.

Kementerian Sosial saat ini tengah melakukan kajian mendalam bersama berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut meliputi akademisi, sejarawan, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan dan memfinalisasi daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025 yang diajukan oleh berbagai provinsi.

Daftar usulan yang telah difinalisasi akan diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk dilakukan kajian lebih lanjut sebelum akhirnya diajukan kepada Presiden. Mensos menekankan pentingnya proses diskusi dan kajian yang komprehensif dalam menentukan penerima gelar Pahlawan Nasional.

Sebelumnya, Mensos telah berjanji untuk mendengarkan aspirasi publik terkait penolakan usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Beliau menyatakan bahwa semua usulan dan kritik dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial.

"Ya tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti," ujar Mensos. Beliau menegaskan bahwa aspek normatif tetap akan dipatuhi, namun saran dan kritik dari masyarakat akan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Proses ini menunjukkan komitmen Kementerian Sosial untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan memastikan transparansi dalam penentuan calon Pahlawan Nasional 2025. Semua calon, termasuk Soeharto, akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan melalui proses kajian yang ketat.

Proses penentuan Pahlawan Nasional 2025 masih berlangsung. Kementerian Sosial menekankan pentingnya kajian menyeluruh dan mempertimbangkan aspirasi publik. Meskipun terdapat kontroversi seputar usulan Soeharto, Mensos memastikan bahwa semua calon memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan gelar tersebut.