Siap Relokasi Korban Banjir Jabodetabek, Menteri PKP Patuh Rekomendasi BNPB

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan kesiapannya membantu relokasi korban banjir Jabodetabek sesuai rekomendasi BNPB, berkolaborasi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah.

Banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa, 4 Maret 2024, telah mengakibatkan kerugian besar dan menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan kesiapannya untuk membantu para korban, khususnya dalam hal relokasi, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Beliau menjelaskan bahwa dalam situasi bencana, BNPB akan melakukan pemetaan kebutuhan hunian. Jika dibutuhkan relokasi dalam jumlah besar, BNPB akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP untuk memenuhi kebutuhan tersebut. "Nanti biasanya kita akan rapat koordinasi berdasarkan hasil temuan dari BNPB. Kami pada dasarnya siap untuk bisa -support di daerah-daerah bencana," ujar Maruarar.

Namun, jika jumlah korban yang perlu direlokasi relatif kecil dan masih dapat ditangani oleh BNPB, maka Kementerian PKP tidak akan dilibatkan. Kerja sama yang erat antara Kementerian PKP dan BNPB telah terjalin dalam berbagai bencana sebelumnya, seperti pada saat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dimana jumlah pengungsi yang besar membutuhkan bantuan relokasi yang signifikan.

Penanganan banjir Jabodetabek ini akan melibatkan kolaborasi antar kementerian dan pemerintah daerah. Menteri Maruarar menjelaskan, "Nanti pemerintah daerah kalau memang dibutuhkan besar itu akan koordinasi, Pemerintah daerah, pemerintah pusat, Menko-nya Pak Pratikno yang nanganin. Nanti ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, ada Menteri PU, ada kami (Menteri PKP) juga untuk bisa bekerja sama." Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan yang komprehensif kepada para korban banjir.

Kerja sama ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan para korban. Proses relokasi akan dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan baik, mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi yang aman, aksesibilitas, dan ketersediaan fasilitas umum.

Peran Kementerian PKP dalam relokasi ini sangat krusial. Mereka memiliki keahlian dan sumber daya untuk membangun hunian sementara maupun permanen bagi para korban. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan proses pemulihan pascabanjir dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Banjir yang melanda Jabodetabek diakibatkan oleh hujan ekstrem yang mengguyur Kota Bogor pada Minggu, 2 Maret 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa hujan tersebut tergolong ekstrem, dengan intensitas lebih dari 110 mm per hari. Hujan deras ini menyebabkan meluapnya air di DAS Ciliwung, mengakibatkan banjir bandang di Kota dan Kabupaten Bogor, dan berdampak hingga ke daerah hilir di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

BMKG menilai curah hujan ekstrem tersebut sebagai penyebab utama banjir yang merendam sejumlah kawasan di Jabodetabek dengan ketinggian air mencapai 1-4 meter. Hal ini menunjukkan pentingnya antisipasi terhadap cuaca ekstrem dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang efektif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi untuk mengurangi dampak bencana dan melindungi warga dari risiko yang ditimbulkan.

Proses relokasi korban banjir akan dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesejahteraan para korban. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan dapat kembali memulai kehidupan normal.