Sidrap Perangi Nikah Dini: Strategi Baru Turunkan Angka Pernikahan Anak

Pemkab Sidrap, Sulawesi Selatan, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menurunkan angka pernikahan anak dengan menyusun Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (Strada PPA), menunjukkan penurunan 50 persen pada kasus pernikahan anak di tahun 2024.

Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, gencar berupaya menekan angka pernikahan anak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap, bekerja sama dengan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib Sulawesi) dan UNICEF, baru-baru ini menggelar lokakarya untuk menyusun Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (Strada PPA).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPM-DPPA) Sidrap, Abbas Aras, menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan pernikahan anak. "Pencegahan pernikahan anak tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam edukasi dini," tegas Abbas dalam keterangannya di Makassar.

Data menunjukkan adanya penurunan angka pernikahan anak di Sidrap. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 400 kasus. Namun, angka tersebut turun sekitar 50 persen pada periode Januari hingga Juni 2024. Meskipun terjadi penurunan, Abbas menekankan pentingnya kerja sama berkelanjutan untuk terus menekan angka ini.

Abbas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam menyusun strategi dan mengkaji permasalahan serta tantangan dalam pencegahan pernikahan anak. Strada PPA nantinya akan menjadi acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan aksi pencegahan yang lebih terstruktur dan terintegrasi.

Direktur Eksekutif Yasmib Sulawesi, Rosniati Panguriseng, yang juga bertindak sebagai fasilitator lokakarya, menjelaskan tujuan kegiatan tersebut. Lokakarya ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan data untuk penyusunan dokumen Strada PPA. "Melalui lokakarya ini, kita dapat mengumpulkan data dan memahami situasi perkawinan anak dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga bisa merumuskan strategi yang lebih efektif," ujar Rosniati.

Rosniati menambahkan bahwa angka pernikahan anak masih cukup tinggi di Sidrap. Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain kondisi ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, dan norma sosial yang masih mendukung praktik tersebut. "Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia dini juga menjadi tantangan," katanya.

Oleh karena itu, edukasi publik menjadi kunci. Rosniati berharap informasi yang edukatif dapat disebarluaskan secara efektif. Peran Dinas Kominfo dan media massa sangat penting dalam kampanye pencegahan pernikahan anak.

Pemkab Sidrap menyadari bahwa pencegahan pernikahan anak membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Strada PPA diharapkan dapat menjadi pedoman bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan keluarga, dalam upaya bersama mencegah pernikahan anak. Dengan kolaborasi yang kuat dan strategi yang terencana, diharapkan angka pernikahan anak di Sidrap dapat terus ditekan dan masa depan anak-anak di Sidrap dapat lebih terjamin.

Langkah-langkah yang akan dijalankan dalam Strada PPA ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga perubahan norma sosial yang mendukung pernikahan anak. Dengan demikian, diharapkan upaya pencegahan pernikahan anak di Sidrap akan lebih efektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak. Partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya orang tua dan tokoh masyarakat, sangat penting dalam mewujudkan lingkungan yang melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini. Dengan kerja sama yang erat, diharapkan Sidrap dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan pernikahan anak.

Upaya Pemkab Sidrap dalam mencegah pernikahan dini patut diapresiasi. Melalui kolaborasi dan strategi terpadu, diharapkan angka pernikahan anak di Sidrap dapat terus menurun. Suksesnya program ini bergantung pada komitmen bersama dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.