Sri Mulyani: Defisit APBN 2025 Rp104,2 Triliun, Sesuai Rencana!

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan defisit APBN hingga Maret 2025 sebesar Rp104,2 triliun masih sesuai dengan target dan desain anggaran yang telah disepakati.

Jakarta, 30 April 2025 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp104,2 triliun atau 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini, menurutnya, masih sesuai dengan perencanaan awal pemerintah. Siapa yang terlibat? Pemerintah dan DPR. Dimana? Jakarta. Kapan? 30 April 2025. Mengapa? Karena masih dalam desain APBN. Bagaimana? Melalui konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu, Sri Mulyani menekankan bahwa defisit tersebut tidak perlu dikhawatirkan. "Defisit Rp104,2 triliun atau 0,43 persen PDB bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran karena masih di dalam desain APBN awal," tegasnya. Pernyataan ini memberikan kepastian kepada publik terkait kondisi keuangan negara.

Penjelasan tersebut disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik mengenai kondisi APBN. Sri Mulyani secara gamblang menjelaskan detail angka defisit dan rincian pendapatan serta belanja negara hingga Maret 2025. Penjelasan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen PDB. Target ini mempertimbangkan peran APBN sebagai instrumen counter-cyclical untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan program pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani menambahkan, "Ini sudah disepakati di DPR dan menjadi UU," menekankan legalitas dan kesepakatan atas target tersebut.

Defisit Rp104,2 triliun per Maret 2025 setara dengan 16,9 persen dari target APBN 2025. Pendapatan negara mencapai Rp516,1 triliun (17,2 persen dari target Rp3.005,1 triliun), sementara belanja negara mencapai Rp620,3 triliun (17,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun). Sri Mulyani menjelaskan, "Pendapatan negara 17,2 persen dari target, belanja negara Rp17,1 persen, surplus/defisit dari total postur 16,9 persen. Jadi, semua bergerak hampir sama," memberikan gambaran proporsional dari realisasi anggaran.

Rincian pendapatan negara meliputi penerimaan pajak Rp400,1 triliun (16,1 persen dari target), terdiri dari pajak Rp322,6 triliun (14,7 persen dari target) dan kepabeanan dan cukai Rp77,5 triliun (25,7 persen dari target). Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp115,9 triliun (22,6 persen dari target). Sementara itu, belanja negara dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat (BPP) Rp413,2 triliun (15,3 persen dari target) dan transfer ke daerah Rp207,1 triliun (22,5 persen dari target).

BPP dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp196,1 triliun (16,9 persen dari pagu) dan belanja non-K/L sebesar Rp217,1 triliun (14,1 persen dari pagu). Meskipun terdapat defisit, Sri Mulyani memastikan keseimbangan primer masih surplus sebesar Rp17,5 triliun. Keseimbangan primer yang surplus menunjukkan kemampuan negara dalam mengelola utang dan kondisi fiskal yang masih memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Kondisi fiskal Indonesia hingga Maret 2025 menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengelola APBN secara terukur dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat defisit, hal tersebut masih berada dalam batas yang telah disepakati dan tidak menimbulkan kekhawatiran. Pemerintah terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan APBN untuk memastikan pencapaian target dan keberhasilan program pembangunan nasional.

Dengan surplus keseimbangan primer, pemerintah optimis dapat melanjutkan program-program pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.