Tembus Pasar Eropa, P2MI Perkuat Upskilling Pekerja Migran Indonesia: Belajar dari Filipina?

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding bertekad perkuat peningkatan keterampilan Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar mampu bersaing di pasar kerja Eropa, termasuk melalui skema KUR.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pekerja Migran Indonesia (PMI). Komitmen ini diwujudkan melalui program peningkatan keterampilan (upskilling) yang dirancang khusus untuk memenuhi standar tinggi pasar kerja internasional. Karding menyampaikan hal tersebut dalam agenda Kongres Diaspora Indonesia ke-8 yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat, 2 Agustus lalu.

Langkah strategis ini bertujuan agar PMI dapat bersaing dan menembus pasar kerja di negara-negara Eropa yang dikenal memiliki persyaratan ketat. Karding menyoroti Filipina sebagai contoh negara yang berhasil mengarahkan pekerja migran mereka ke pasar Eropa, meskipun awalnya bekerja di negara-negara Asia. "Kita harus seperti Filipina. Mereka ke Hong Kong, ke Taiwan, tapi target akhirnya adalah Eropa. Maka kita juga harus siapkan sistem pelatihan yang memungkinkan pekerja kita skill-up," ujar Karding.

Untuk mencapai target tersebut, P2MI menjalin kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan, salah satunya Universitas Terbuka. Kerjasama ini memungkinkan para PMI untuk tetap menempuh pendidikan tinggi secara daring sembari bekerja di luar negeri. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kelas sosial dan profesionalisme PMI.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian P2MI, secara serius berupaya memperkuat kapasitas Pekerja Migran Indonesia agar lebih kompetitif di kancah global. Fokus utama adalah pada peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di negara-negara maju, khususnya Eropa. Program upskilling ini dirancang untuk membekali PMI dengan keahlian spesifik yang dibutuhkan oleh industri di Eropa, memastikan mereka tidak hanya siap bekerja tetapi juga mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis.

Upaya ini tidak hanya terbatas pada pelatihan teknis, tetapi juga mencakup peningkatan kemampuan berbahasa dan pemahaman budaya kerja internasional. P2MI meyakini bahwa dengan bekal keterampilan yang mumpuni, PMI akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dan kondisi kerja yang lebih layak. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menempatkan PMI sebagai duta bangsa yang berkualitas di mata dunia.

Kerja sama dengan institusi pendidikan seperti Universitas Terbuka menjadi pilar penting dalam strategi ini. Dengan adanya opsi kuliah daring, PMI dapat terus belajar dan mengembangkan diri tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka. Ini merupakan terobosan yang signifikan untuk memastikan akses pendidikan yang berkelanjutan bagi para pekerja migran, sehingga mereka dapat terus meningkatkan kualifikasi dan prospek karier mereka di masa depan.

Selain program upskilling, pemerintah juga tengah merancang skema pembiayaan yang inovatif untuk mendukung calon Pekerja Migran Indonesia. Salah satu inisiatif penting adalah penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dengan bunga maksimal enam persen. Skema KUR ini diharapkan dapat diakses oleh calon PMI untuk membiayai pelatihan dan proses pemberangkatan mereka, sehingga mengurangi beban finansial yang seringkali menjadi kendala.

Menteri Karding menyatakan bahwa timnya sedang menyusun struktur biaya pelatihan yang transparan di negara-negara tujuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pungutan biaya di luar ketentuan yang telah ditetapkan, memberikan kepastian dan perlindungan finansial bagi calon PMI. Transparansi biaya ini diharapkan dapat meminimalisir praktik-praktik tidak bertanggung jawab yang merugikan calon pekerja.

Pemerintah juga mengajak seluruh diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara untuk turut serta dalam upaya peningkatan kualitas calon PMI. Peran diaspora sangat krusial dalam memberikan informasi, bimbingan, serta jaringan yang dapat membantu PMI beradaptasi dan berkembang di negara tujuan. Kolaborasi antara pemerintah dan diaspora diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pengembangan dan perlindungan PMI.

Komitmen P2MI tidak hanya berhenti pada peningkatan kualitas, tetapi juga pada pemberantasan praktik-praktik ilegal yang merugikan Pekerja Migran Indonesia. Karding secara tegas menyatakan akan mengoptimalkan upaya untuk membongkar dan menindak praktik jual-beli sertifikat pelatihan palsu yang marak terjadi di dalam negeri. Praktik ini sangat berbahaya karena membahayakan keselamatan dan masa depan PMI di negara tujuan.

"Masih ada yang beli sertifikat, padahal tidak pernah ikut pelatihan. Begitu sampai negara tujuan, tak siap kerja karena tak punya kemahiran. Ini sedang kami benahi, dan harus cepat," tegas Menteri P2MI. Sertifikat palsu menyebabkan PMI tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga rentan terhadap masalah di tempat kerja dan bahkan deportasi. P2MI berkomitmen untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal ini.

Selain itu, P2MI juga berjanji akan menindak perusahaan atau agen yang memungut biaya di luar struktur yang ditetapkan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem penempatan PMI yang transparan, adil, dan bebas dari eksploitasi. Pelindungan PMI menjadi prioritas utama, memastikan setiap pekerja migran mendapatkan hak-haknya dan bekerja dalam kondisi yang aman dan bermartabat.