Terungkap! Pemprov Papua & Kemenkeu Bersinergi Perkuat SDM Penilai Aset Daerah

Pemerintah Provinsi Papua bersinergi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kapasitas SDM Penilai Aset Daerah demi tata kelola aset yang lebih akuntabel dan transparan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua secara proaktif mengambil langkah strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penilaian aset daerah. Inisiatif penting ini diwujudkan melalui kerja sama erat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kolaborasi ini berfokus pada penyelenggaraan program pelatihan penilaian barang milik daerah (BMD) tahap II yang krusial.

Pelatihan tersebut dilaksanakan di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, dan merupakan manifestasi dari upaya serius Pemprov dalam mendukung tata kelola BMD yang lebih efektif serta efisien. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan aset daerah. Pentingnya pelatihan ini ditekankan untuk memastikan bahwa setiap aset daerah dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat maksimal.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Papua, Suzana Wanggai, menegaskan bahwa pelatihan semacam ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Menurutnya, BMD bukan sekadar daftar inventaris, melainkan aset strategis yang menjadi penopang utama penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut pengelolaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membutuhkan proses penilaian yang tepat dan profesional.

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu pilar fundamental dalam keberlangsungan pemerintahan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Suzana Wanggai menjelaskan bahwa aset daerah tidak hanya cukup dicatat secara administratif dalam pembukuan. Sebaliknya, aset tersebut harus melalui proses penilaian yang akurat dan tepat sesuai standar yang berlaku. Penilaian yang benar dan komprehensif akan memberikan nilai tambah signifikan bagi kualitas pelayanan publik serta integritas keuangan negara secara keseluruhan.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan jumlah penilai barang milik daerah yang memiliki kualifikasi memadai. Kondisi ini sangat terasa, khususnya di wilayah Papua dan Maluku, di mana ketersediaan tenaga ahli penilai masih sangat minim. Bahkan, di beberapa daerah, tenaga penilai yang kompeten belum tersedia sama sekali. Situasi ini menjadi hambatan serius dalam upaya peningkatan tata kelola aset yang akuntabel dan transparan.

Menyikapi kondisi krusial tersebut, Pemprov Papua berupaya keras untuk menjawab tantangan ini dengan solusi konkret. Melalui program pelatihan yang diselenggarakan bersama berbagai pihak terkait, diharapkan dapat tercipta tenaga penilai yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki integritas tinggi. Tenaga penilai ini nantinya akan mampu mengidentifikasi dan menilai aset secara komprehensif, sehingga secara langsung mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan akuntabel.

Program pelatihan penilaian BMD ini merupakan wujud nyata dari sinergi kuat antara berbagai lembaga pemerintah yang memiliki visi serupa. Selain Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, kegiatan ini juga melibatkan partisipasi aktif dari Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN serta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia penilai aset di daerah.

Pemprov Papua berkomitmen penuh untuk menyiapkan tenaga penilai yang tidak hanya andal dalam aspek teknis, tetapi juga profesional dalam etika kerjanya. Mereka harus mampu menjawab berbagai kebutuhan spesifik di lapangan terkait penilaian aset, mulai dari aset bergerak hingga tidak bergerak. Hal ini sangat penting mengingat kompleksitas aset daerah yang beragam dan memerlukan keahlian khusus serta pemahaman mendalam dalam proses penilaiannya.

Dalam kesempatan tersebut, Suzana Wanggai menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Keuangan dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi kegiatan penting ini. Ia juga menyatakan harapan besar agar kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus terjalin erat dan berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan akan semakin memperkuat tata kelola aset serta pada akhirnya secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Papua dan Maluku, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah yang merata.