TKDN dan Program 3 Juta Rumah: Benteng Keramik Indonesia Hadapi Tarif Impor AS
Sertifikasi TKDN dan program 3 juta rumah dinilai mampu melindungi industri keramik dalam negeri dari dampak tarif impor AS yang meningkat signifikan, meskipun Asaki tetap waspada terhadap potensi impor keramik dari India.
Jakarta, 4 April 2024 - Amerika Serikat (AS) baru-baru ini menaikkan tarif impor bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, hingga 32 persen. Kenaikan ini menimbulkan kekhawatiran bagi berbagai sektor industri dalam negeri, termasuk industri keramik. Namun, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) optimistis bahwa sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan program pemerintah "3 juta rumah" dapat menjadi benteng pertahanan bagi industri keramik nasional.
Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, menyatakan bahwa sertifikasi TKDN terbukti efektif meningkatkan penyerapan produk dalam negeri. Program 3 juta rumah, menurutnya, akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan bagi industri bahan bangunan, termasuk industri keramik. Dengan meningkatnya permintaan domestik, dampak negatif dari tarif impor AS diharapkan dapat diminimalisir.
"Melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi industri keramik nasional. Selain itu Asaki mendesak Pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan," ujar Edy Suyanto dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (4/4).
Sertifikasi TKDN dan Program 3 Juta Rumah: Strategi Pertahanan Industri Keramik
Asaki menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam mendorong alokasi belanja kementerian/lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program 3 juta rumah, yang ditargetkan pemerintah, dinilai sangat krusial untuk memacu sektor ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik. Hal ini akan menciptakan permintaan domestik yang kuat, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor.
Selain itu, Asaki juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap potensi pengalihan ekspor produk-produk dari negara lain yang kesulitan menembus pasar AS akibat tarif resiprokal. Edy Suyanto mengungkapkan kekhawatiran akan membanjirnya produk keramik dari India, yang selama ini menjadi eksportir keramik terbesar di AS setelah keramik dari China dikenakan tarif antidumping yang tinggi.
"Untuk itu Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan antidumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen," tegas Edy.
Antisipasi Banjir Impor dan Negosiasi dengan AS
Sebagai langkah antisipatif, Asaki berencana mengajukan tindakan antidumping terhadap keramik impor dari India. Peningkatan impor keramik dari India yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius. Langkah ini bertujuan untuk melindungi industri keramik dalam negeri dari persaingan tidak sehat.
Di sisi lain, Asaki juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan negosiasi dengan AS terkait penerapan tarif impor sepihak yang dinilai tidak sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Salah satu opsi yang diusulkan adalah memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari AS untuk mengatasi kendala suplai gas dan harga regasifikasi yang tinggi di dalam negeri. Ketersediaan gas yang memadai dengan harga terjangkau sangat penting bagi industri keramik.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengumumkan kenaikan tarif impor hingga 32 persen terhadap sejumlah barang impor dari Indonesia, yang termasuk dalam daftar 60 negara yang terkena dampak kebijakan ini. Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terkena dampak, negara lain seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga mengalami kenaikan tarif impor dari AS.
Dengan adanya tantangan ini, strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan industri keramik sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan daya saing industri keramik Indonesia di pasar global.