Transjakarta Dukung Usulan Pejabat Naik Angkutan Umum
Direktur Utama Transjakarta menyambut baik usulan agar pejabat menggunakan transportasi umum, berharap hal ini dapat meningkatkan penggunaan transportasi publik dan memperbaiki layanan.
Jakarta, 6 Februari 2024 - Manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberikan sambutan positif terhadap usulan agar para pejabat turut menggunakan transportasi umum. Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, menyatakan dukungannya pada Kamis lalu, menekankan bahwa peningkatan penggunaan transportasi publik oleh masyarakat, khususnya para pemimpin, akan memberikan dampak positif yang signifikan.
Dampak Positif Penggunaan Transportasi Umum oleh Pejabat
Welfizon menjelaskan bahwa contoh yang diberikan oleh para pemimpin akan mendorong masyarakat untuk turut beralih ke transportasi umum. "Semakin banyak masyarakat yang menggunakan angkutan publik, tentu ini akan menjadi semakin baik," ujarnya. Ia juga optimistis bahwa hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan transportasi umum agar lebih nyaman dan efisien.
Lebih lanjut, Welfizon menambahkan bahwa penggunaan transportasi umum oleh pejabat akan mempermudah koordinasi antar berbagai bidang. Dengan merasakan langsung kendala di lapangan, para pemimpin dapat lebih efektif dalam mendorong perbaikan layanan dan integrasi antar moda transportasi. "Masing-masing pemimpin kita turun menggunakan transportasi umum, hal-hal yang selama ini menjadi kendala di lapangan terkait dengan integrasi, itu akan makin mudah untuk didorong oleh berbagai pihak," jelasnya.
Usulan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Usulan ini sebelumnya dilontarkan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). MTI menilai bahwa penggunaan transportasi umum oleh pejabat negara merupakan langkah penting, terutama mengingat kemacetan yang sering terjadi di Jakarta. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menyoroti pentingnya pembatasan pengawalan bagi pejabat negara, kecuali Presiden dan Wakil Presiden. "Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden," kata Djoko.
Djoko juga menekankan pentingnya pejabat negara membiasakan diri menggunakan angkutan umum. Ia bahkan mengusulkan agar minimal sekali seminggu, para pejabat menggunakan transportasi umum. Hal ini, menurutnya, akan memberikan kesempatan bagi para pejabat untuk lebih memahami kondisi dan kehidupan masyarakat secara langsung. "Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," tambahnya.
Layanan Transportasi Umum Jakarta
Djoko Setijowarno juga menyoroti capaian layanan transportasi umum di Jakarta yang telah menjangkau 89,5 persen wilayah kota. Angka ini menunjukkan bahwa cakupan layanan transportasi umum di Jakarta sebanding dengan kota-kota besar di dunia. Dengan demikian, penggunaan transportasi umum oleh pejabat negara menjadi lebih realistis dan memungkinkan.
Kesimpulan
Dukungan Transjakarta terhadap usulan ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan penggunaan transportasi publik di Jakarta. Partisipasi aktif para pejabat dalam menggunakan transportasi umum diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan mendorong perbaikan layanan secara berkelanjutan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.