Tujuh PMI Dipulangkan Malaysia: Tanpa Dokumen Lengkap
Tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dipulangkan dari Malaysia melalui Pelabuhan Dumai pada 1 Februari 2024 karena bekerja tanpa dokumen lengkap seperti paspor dan visa kerja.
Tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah dipulangkan ke tanah air melalui Pelabuhan Dumai, Riau, pada Sabtu, 1 Februari 2024. Pemulangan ini dilakukan oleh Pemerintah Malaysia karena ketujuh PMI tersebut bekerja di Malaysia tanpa dokumen lengkap.
Humisar SV Siregar, Koordinator Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Dumai, menjelaskan bahwa para PMI tersebut tidak memiliki paspor dan visa kerja atau izin kerja yang sah. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu Aceh, Riau, dan Jambi.
Setibanya di Dumai, para PMI langsung menjalani karantina di rumah ramah PMI yang berada di kantor P4MI Dumai. Setelah dinyatakan sehat dan stabil, petugas P4MI kemudian melakukan pendataan terhadap identitas masing-masing PMI. Proses pendataan ini dipermudah karena kondisi kesehatan mereka yang baik.
Berdasarkan data yang diperoleh, satu PMI berasal dari Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dengan inisial J. Satu PMI lainnya berasal dari Aceh, tepatnya dari Kecamatan Pasnagan Selatan, Kabupaten Bireun, dengan inisial U. Sisanya, lima PMI berasal dari Provinsi Jambi, dengan inisial D, RA, AI, DS, dan DP.
Setelah proses pendataan selesai, ketujuh PMI tersebut langsung dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Pemulangan ini menandai berakhirnya masa bekerja mereka di Malaysia yang berakhir dengan pemulangan paksa karena ketidaklengkapan dokumen.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi para calon PMI untuk selalu melengkapi dokumen perjalanan dan izin kerja sebelum berangkat ke luar negeri. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan perlindungan hukum selama berada di negara tujuan.
Pemerintah Indonesia melalui P4MI terus berkomitmen untuk melindungi dan membantu PMI yang mengalami kesulitan di luar negeri. Kepulangan ketujuh PMI ini menunjukkan adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam penanganan permasalahan PMI.