UI: Akuntansi, Instrumen Penting Perjuangan Hak-Hak Pekerja

Guru Besar UI, Prof. Desi Adhariani, tegaskan peran akuntansi sebagai instrumen krusial dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan mendorong penerapan Social Accountability Framework (SAF).

Depok, 24 April 2024 - Prof. Desi Adhariani, Guru Besar Tetap bidang Ilmu Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial FEB UI, menyatakan bahwa akuntansi bukan hanya sekadar alat pelaporan keuangan, melainkan instrumen penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Pernyataan ini disampaikan di Kampus UI Depok, Kamis lalu. Ia menekankan perlunya perhatian lebih terhadap dimensi sosial dalam ESG (Environmental, Social, and Governance), yang seringkali terabaikan. Pernyataan ini muncul sebagai respon atas berbagai isu ketenagakerjaan yang marak terjadi.

Prof. Desi menjelaskan bahwa aspek sosial ESG mencakup isu-isu penting seperti hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan yang adil, etika bisnis, pengembangan komunitas, dan pengelolaan dampak sosial-lingkungan. Menurutnya, seringkali aspek sosial ini kurang mendapat perhatian dibandingkan aspek lingkungan dan tata kelola. Oleh karena itu, beliau mendorong pengembangan dan implementasi kerangka kerja yang lebih komprehensif.

Lebih lanjut, Prof. Desi memaparkan pentingnya Social Accountability Framework (SAF) sebagai solusi. SAF dirancang untuk membantu organisasi mengelola, mengukur, dan mengkomunikasikan tanggung jawab sosialnya secara strategis dan berdampak. Penerapan SAF diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pekerja dan masyarakat sekitar.

Prof. Desi menjelaskan bahwa SAF dibangun di atas lima prinsip utama: transparansi, partisipasi, responsibilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. Kelima prinsip ini menjadi landasan utama dalam penerapan SAF. Keberhasilan implementasi SAF sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi dalam menerapkan kelima prinsip tersebut.

Selain prinsip-prinsip tersebut, SAF juga dilengkapi dengan empat mekanisme implementasi yang saling berkaitan. Mekanisme tersebut meliputi tata kelola dan kebijakan sosial, pelibatan pemangku kepentingan, sistem pelaporan sosial yang terintegrasi, dan audit sosial independen. Integrasi keempat mekanisme ini diharapkan mampu memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan.

SAF juga mencakup sistem evaluasi kinerja sosial melalui indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator-indikator tersebut akan membantu perusahaan dalam mengukur dampak sosial dari kegiatan operasionalnya. Pendekatan seperti Social Return on Investment (SROI) dan well-being valuation juga diintegrasikan dalam sistem evaluasi ini untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Prof. Desi menekankan pentingnya penguatan tata kelola yang human-oriented, kolaborasi lintas sektor, serta adaptasi terhadap konteks lokal dan global dalam mengimplementasikan SAF. Hal ini penting untuk memastikan bahwa SAF dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di berbagai konteks.

Ia juga menyoroti isu perbudakan modern (modern slavery) sebagai contoh nyata dari isu sosial yang memerlukan perhatian lebih dalam praktik sosial dan pelaporan perusahaan. Perbudakan modern merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memerlukan upaya bersama untuk memberantasnya.

Sebagai akademisi aktif dalam bidang akuntansi keberlanjutan, Prof. Desi telah banyak berkontribusi dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pelaporan keberlanjutan, akuntabilitas sosial, dan tata kelola perusahaan. Kontribusinya diharapkan dapat mendorong perubahan positif dalam praktik bisnis dan meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja.

Kesimpulannya, penerapan SAF dan pemahaman yang mendalam tentang peran akuntansi dalam isu sosial merupakan langkah krusial dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Peran akademisi seperti Prof. Desi Adhariani sangat penting dalam mendorong perubahan ini.