Unpad Tetap Hati-Hati Soal Izin Pengelolaan Tambang dalam RUU Minerba

Universitas Padjadjaran (Unpad) menyatakan belum mengambil sikap tegas terkait izin pengelolaan tambang dalam RUU Minerba, menunggu kajian mendalam soal hukum, lingkungan, dan ekonomi.

Bandung, 14 Februari 2024 - Universitas Padjadjaran (Unpad) masih mempertimbangkan dengan hati-hati wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51A Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba. Keputusan final belum dikeluarkan, menunggu kajian menyeluruh terkait aspek hukum, lingkungan, dan ekonomi.

Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Dandi Supriadi, menegaskan bahwa Unpad tidak akan mengambil keputusan tergesa-gesa. "Khusus untuk masalah tambang ini, kita masih melihat dulu apakah dalam proses hukumnya memang tidak ada kecacatan prosedur, kemudian apakah yang akan dilakukan dengan pertambangan itu akan memberikan mudarat kepada pelaksanaan lingkungan, termasuk ekonomi," jelas Dandi.

Unpad telah melakukan kajian internal melalui mahasiswa dan dosen. Kajian tersebut mengarah pada potensi ketidaksempurnaan dalam pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi, baik dari sisi hukum, lingkungan, maupun ekonomi. "Jika ada ketidaksempurnaan, sudah pasti kita tidak akan berpartisipasi. Tapi sampai saat ini kami belum mengeluarkan pernyataan resmi," tambah Dandi.

Unpad menyatakan selalu berpedoman pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) 'Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional'. Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Pemasaran, Prof. Rizky Abdulah, menjelaskan bahwa Unpad berkomitmen untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang merusak lingkungan. "Dengan pola itu, Unpad memastikan pada saat sebuah kegiatan terbukti merusak lingkungan hidup, maka mereka tidak akan pernah berpartisipasi dalam hal tersebut," tegas Rizky.

Namun, terkait izin pengelolaan tambang, Unpad bersikap sangat hati-hati. "Ada proses hukum yang harus dihormati, dan isu lingkungan hidup yang juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara. Di atas segalanya, Unpad berpihak pada kelestarian lingkungan hidup," ujar Rizky.

Meskipun Unpad memiliki kepakaran di bidang pertambangan melalui program studi seperti Teknik Geologi, Geofisika, dan Hukum, serta sering terlibat dalam penelitian dan pengembangan di sektor pertambangan, hal tersebut tidak serta-merta membuat Unpad tertarik mengelola tambang. "Unpad masih harus melihat dan mempertimbangkan dulu berbagai aspek, manfaat dan mudaratnya, terutama terhadap lingkungan hidup. Yang pasti Unpad tetap mengutamakan fungsi utamanya sebagai institusi yang fokus dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan fokus dalam menyelesaikan masalah masyarakat serta mendukung program pemerintah yang lebih prioritas," tutur Rizky.

Unpad menghormati inisiatif pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi, mengingat beberapa perguruan tinggi memiliki keahlian spesifik di bidang pertambangan dan berkolaborasi dengan industri pertambangan. Namun, Unpad menegaskan belum memutuskan untuk terlibat dalam rencana pengelolaan izin tambang tersebut. "Unpad belum memutuskan untuk terlibat dengan rencana pengelolaan izin tambang untuk perguruan tinggi," pungkas Rizky.

Perlu diketahui, Badan Legislasi DPR RI telah menyepakati perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Pasal 51A RUU Minerba yang baru menyebutkan pemberian prioritas wilayah izin umum pertambangan mineral logam kepada perguruan tinggi, mempertimbangkan luas wilayah izin, akreditasi perguruan tinggi, dan peningkatan akses layanan pendidikan.