Wakil Ketua MPR Kawal Regulasi Berpihak pada Penulis Indonesia

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, berkomitmen mengawal regulasi yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan penulis Indonesia, termasuk mengatasi tantangan plagiarisme dan rendahnya literasi.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan regulasi yang berpihak pada penulis Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam audiensi dengan penulis perempuan muda Indonesia di Gedung MPR RI pada 12 Maret 2024. Audiensi bertajuk "Ibu Punya Mimpi, Perempuan Berkisah: Penulis Indonesia Mendunia Tak Terbatas" ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi penulis dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ibas menekankan pentingnya peran negara dalam mendukung penulis melalui regulasi, kebijakan, dan insentif yang tepat. Ia menyatakan bahwa membaca dan menulis bukan hanya sekadar ekspresi diri, melainkan juga bagian dari memajukan bangsa. Menurutnya, "Mendengar, bekerja dan mengawal agar peran negara hadir melalui regulasi, kebijakan, dan insentif yang tepat untuk para penulis," ungkap Ibas.

Namun, Ibas juga mengakui adanya berbagai tantangan yang dihadapi penulis Indonesia, terutama di era digital. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia, yang berada di peringkat 100 dari 208 negara menurut UNESCO tahun 2021, menjadi salah satu kendala utama. Hal ini berdampak pada lemahnya apresiasi karya tulis, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia.

Selain rendahnya literasi, Ibas juga menyoroti maraknya plagiarisme dan pembajakan buku yang merugikan penulis. "Merugikan penulis yang bergantung pada royalti. Hak cipta kerap diabaikan dan mengancam kesejahteraan para penulis. Akibatnya penulis pemula akan kesulitan mengembangkan keahliannya dalam menulis," tegasnya. Perkembangan teknologi digital, di satu sisi menawarkan peluang, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru bagi penulis dalam melindungi karya mereka.

Lebih lanjut, Ibas juga membahas pentingnya peningkatan pendanaan dan hibah literasi. Ia berharap agar pemerintah meningkatkan anggaran untuk sektor ini, mengingat pentingnya literasi bagi kemajuan bangsa. "Kami juga berharap negara bisa memperhatikan agar pendanaan dan hibah literasi bisa terus tumbuh dan meningkat, lebih besar. Pendanaan terkait dengan dana Indonesia, terakhir di masa lalu itu sekitar Rp2 T (triliun), itu bisa terus kita lanjutkan atau tingkatkan," ujarnya.

Selain itu, Ibas juga menekankan perlunya keberpihakan dalam pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi mereka yang memiliki keahlian di bidang seni dan karya tulis. Pemberian penghargaan dan apresiasi kepada penulis juga dianggap penting untuk mendorong kreativitas dan meningkatkan kualitas karya tulis di Indonesia. Ia juga mendorong peningkatan jumlah buku yang beredar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, agar lebih bervariasi dan dapat mendorong minat baca masyarakat.

Ibas mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan minat baca, seperti pameran buku dan international book fair. Kolaborasi di tingkat nasional dan internasional juga dianggap penting untuk memastikan minat baca anak-anak Indonesia semakin meningkat. Ia berharap diskusi tersebut dapat menjadi landasan dalam merancang kebijakan yang lebih progresif, inklusif, dan berkelanjutan bagi penulis Indonesia.

Secara keseluruhan, Ibas menekankan pentingnya dukungan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi para penulis Indonesia. Dengan mengatasi tantangan seperti rendahnya literasi, plagiarisme, dan kurangnya insentif, diharapkan penulis Indonesia dapat berkembang dan berkarya lebih baik lagi, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Perhatian terhadap pajak penghasilan penulis juga menjadi poin penting yang diangkat dalam audiensi tersebut. Regulasi yang adil dan berpihak pada penulis diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan mereka.