Wali Kota Jaktim Prioritaskan Pendekatan Persuasif Berantas Premanisme

Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, memilih pendekatan persuasif dalam memberantas premanisme dan pungli, berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan TNI dalam Operasi Berantas Jaya 2025.

Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim), Munjirin, menyatakan akan mengutamakan pendekatan persuasif dalam upaya memberantas premanisme di wilayahnya. Hal ini disampaikan usai kunjungannya ke Pasar Induk Kramat Jati pada Minggu lalu. Langkah ini merupakan bagian dari strategi terpadu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi warga Jakarta Timur.

Penggunaan pendekatan persuasif ini diharapkan dapat meminimalisir konflik dan mendorong perubahan perilaku dari para pelaku premanisme. Pemerintah Kota Jakarta Timur meyakini bahwa pendekatan yang humanis dan dialogis akan lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan tindakan represif semata. Kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, juga menjadi kunci keberhasilan strategi ini.

Operasi Berantas Jaya 2025 tetap menjadi program utama dalam pemberantasan premanisme di Jakarta Timur. Munjirin menegaskan komitmen Pemkot Jaktim untuk terus bersinergi dengan Kepolisian dan TNI dalam pelaksanaan operasi tersebut. Patroli rutin dan operasi gabungan akan terus digencarkan untuk mencegah dan menindak tegas segala bentuk tindakan premanisme dan pungutan liar.

Pendekatan persuasif yang diusung oleh Wali Kota Munjirin tidak serta-merta mengabaikan tindakan tegas. Operasi gabungan yang melibatkan Polres Metro Jakarta Timur, TNI, dan Pemkot Jaktim telah menunjukkan hasil nyata. Seperti yang terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, enam pelaku pungli berhasil ditangkap karena kedapatan melakukan pungutan liar dengan modus koperasi.

Penangkapan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas premanisme dan pungli. Namun, pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas untuk mencegah terjadinya premanisme di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Direktur Utama PD Pasar Jaya, Agus Himawan, menjelaskan bahwa keberadaan posko organisasi kemasyarakatan (ormas) di Pasar Induk Kramat Jati memang sudah berlangsung lama. Namun, dalam Operasi Berantas Jaya, pihaknya bersama personel gabungan melakukan penangkapan terhadap individu yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan pasar yang aman dan tertib.

Selain penegakan hukum, penataan pedagang kaki lima (PKL) juga menjadi bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib. Pembangunan pusat pengelolaan sampah dan pos pemadam kebakaran juga merupakan bagian dari upaya tersebut. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi para pedagang dan pengunjung Pasar Induk Kramat Jati.

PD Pasar Jaya berkomitmen untuk berkoordinasi dengan lurah, camat, Koramil, dan Polsek setempat untuk pengawasan dan keamanan wilayah pasar. Penataan Pasar Induk Kramat Jati difokuskan pada penataan, bukan penggusuran. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar yang lebih indah dan tertib, dengan pembangunan gapura dan fasilitas lainnya.

Keenam pelaku pungli yang ditangkap, masing-masing berinisial S (56), S (61), RM (39), K (38), Z (43), dan S (43), semuanya berprofesi sebagai juru parkir dan melakukan pungutan liar dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp40.000. Mereka kini menjalani pemeriksaan intensif oleh Kepolisian.

Operasi Berantas Jaya 2025 akan terus berlanjut untuk menciptakan lingkungan pasar yang aman dan bebas dari pungli. Kerjasama yang baik antara Pemkot Jaktim, Kepolisian, TNI, dan PD Pasar Jaya diharapkan dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam memberantas premanisme dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Jakarta Timur. Pendekatan persuasif yang dipadukan dengan tindakan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya premanisme di masa mendatang.

Dengan mengutamakan pendekatan persuasif, diharapkan dapat tercipta solusi yang berkelanjutan dan mampu mencegah premanisme di masa depan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan upaya ini.