Wamen PU Dorong Penerapan BIM untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mendorong penerapan Building Information Modelling (BIM) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Jakarta, 20 Februari 2024 (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, gencar mendorong penerapan Building Information Modelling (BIM) dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas konstruksi nasional. Penerapan BIM diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keselamatan dalam setiap tahapan pembangunan.

Implementasi BIM memberikan berbagai manfaat signifikan. Menurut Wamen PU, BIM meningkatkan efisiensi dan akurasi perencanaan, memungkinkan deteksi dini dan mitigasi risiko, serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi. Proses desain dan konstruksi menjadi lebih ramping dan transparan, meminimalisir kesalahan, dan mempercepat waktu penyelesaian proyek. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian PUPR untuk mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan, sesuai amanat Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2021.

Lebih lanjut, Wamen PU menjelaskan bahwa keberlanjutan BIM dalam tahap operasional infrastruktur sangat penting. BIM berperan dalam memastikan sistem manajemen bangunan berjalan optimal, termasuk Building Management System (BMS) dan Building Energy Management System (BEMS). Penerapan BIM juga mendukung pengembangan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) dalam tahap pemanfaatan infrastruktur. Dengan demikian, BIM berkontribusi pada terciptanya infrastruktur yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Kementerian PUPR telah menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan BIM. Hingga tahun 2024, lebih dari 28 proyek telah menerapkan BIM. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor, antara lain pembangunan pasar di beberapa wilayah Indonesia (Sumatera Barat, NTB, Jawa Tengah, Bali, Ambon, Manokwari, dan Padang), fasilitas olahraga (Arena Aquatic Papua, Istora Papua Bangkit, dan lainnya), serta fasilitas pendidikan (kampus, sekolah, madrasah, dan Pusbangkom PU). Menariknya, Kementerian PUPR juga mewajibkan penggunaan BIM pada seluruh proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk mendukung implementasi BIM, Kementerian PUPR telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah mencantumkan persyaratan personel BIM dalam dokumen tender. Selain itu, e-katalog juga diterapkan untuk mengoptimalkan mutu, biaya, dan waktu proyek. Kementerian PUPR juga memanfaatkan BIM dalam pengembangan prototipe sarana pendidikan dan pasar dengan berbagai sistem konstruksi, termasuk konvensional, RISHA, dan kayu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi BIM terhadap berbagai jenis proyek.

Penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus utama. Kementerian PUPR secara berkala menyelenggarakan pelatihan terkait software dan hardware BIM, pengembangan studio BIM, serta kegiatan BIM Week untuk meningkatkan kesadaran dan mempercepat implementasi BIM. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi digital di sektor konstruksi.

Wamen PU menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk memastikan keberhasilan implementasi BIM. Pemerintah berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan melalui kebijakan, penguatan SDM, serta pengembangan sarana pendukung. Namun, kolaborasi yang erat dengan akademisi dan industri sangat krusial untuk meningkatkan standar konstruksi dan keselamatan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, penerapan BIM diharapkan dapat mendorong kemajuan sektor konstruksi di Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital di bidang konstruksi dengan memastikan penerapan BIM secara konsisten di seluruh Indonesia,” ujar Diana Kusumastuti.

Dengan demikian, penerapan BIM tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.