Wamendagri Dukung Akselerasi PKG dan Program 3 Juta Rumah

Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah untuk segera percepat pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan pembangunan 3 juta rumah sebagai program prioritas nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat dua program prioritas nasional: Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan pembangunan 3 juta rumah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Jakarta, Senin (17/3). Rakor ini juga menandai penandatanganan nota kesepahaman antar kementerian terkait sinergi program agraria, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi, informasi geospasial, PKG, dan program 3 juta rumah. Keberhasilan kedua program ini, menurut Wamendagri, sangat penting bagi kemajuan bangsa.

Bima Arya menekankan beberapa faktor kunci keberhasilan PKG. Pertama, instruksi kepala daerah yang tegas dan jelas kepada seluruh jajaran pemda untuk bergerak serentak. Kedua, penyediaan data yang akurat dari seluruh lapisan pemerintahan, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai, baik dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik. "Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan," tegas Bima.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menambahkan bahwa PKG merupakan program unggulan Presiden yang diluncurkan pada 10 Februari lalu, bertujuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dari bayi hingga lansia. Pelaksanaan PKG dilakukan melalui dua mekanisme utama: pemeriksaan kesehatan saat ulang tahun di puskesmas dan pemeriksaan kesehatan di sekolah bagi anak usia sekolah. Menkes menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengarahkan OPD terkait, melibatkan kepala desa dan kader Posyandu, serta mensosialisasikan program ini secara masif kepada masyarakat. "Lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati," ujarnya, menggarisbawahi pentingnya program PKG.

Selain PKG, Wamendagri juga mendorong percepatan pembangunan 3 juta rumah. Pemda diminta untuk mengidentifikasi dan memetakan lahan, mengalokasikan anggaran dari APBD dan CSR, serta memastikan kualitas pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Bima Arya menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program ini untuk memastikan pembangunan yang berkualitas dan sesuai rencana.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, menjelaskan bahwa program 3 juta rumah merupakan bagian dari misi Presiden dan Wakil Presiden. Program ini ditargetkan untuk membangun dan merenovasi 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir. Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan, termasuk penghapusan biaya BPHTB, retribusi PBG, dan PPN DTP.

Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah dalam satu tahun. Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), dan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. "Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua," kata Sri Haryati, menekankan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, baik program PKG maupun program 3 juta rumah membutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh pemda. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kedua program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Kesimpulan: Pemerintah pusat mendorong percepatan program PKG dan pembangunan 3 juta rumah. Kesuksesan program ini bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta alokasi anggaran yang memadai dan pengawasan yang efektif.