Wamenkum: Iklim Investasi Tergantung Hukum yang Tegas dan Ditegakkan

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Hiariej menekankan pentingnya hukum yang kuat dan transparan untuk menarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI, Edward Hiariej, baru-baru ini menyatakan bahwa iklim investasi suatu negara sangat bergantung pada penegakan hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Ekonomi Internasional di Rusia. Ia menjelaskan bahwa bisnis yang bersih dan terbebas dari korupsi akan menarik investor, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Wamenkumham, yang akrab disapa Eddy, kerangka hukum yang kokoh menjadi benteng utama dalam melindungi iklim investasi. Hal ini meliputi hukum yang jelas dan tegas dalam menindak pelanggaran korporasi, transparansi keuangan dan kepemilikan korporasi, serta kode etik yang kuat untuk sektor publik dan swasta. "Kerangka hukum yang kokoh adalah pertahanan pertama dalam melindungi iklim investasi," tegas Eddy, seperti dikutip dari keterangan tertulis resmi.

Eddy menambahkan bahwa hukum yang tertulis di atas kertas saja tidak cukup. Hukum tersebut harus diimplementasikan dan ditegakkan secara konsisten. Keberhasilan dalam penegakan hukum akan memberikan kepastian dan kepercayaan bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk menanamkan modalnya.

Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu langkah penting adalah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memperkuat tanggung jawab korporasi dalam sistem anti-penyuapan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah praktik korupsi yang dapat menghambat investasi.

Langkah kedua adalah peningkatan transparansi kepemilikan manfaat korporasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Pendaftaran pemilik manfaat dianggap sebagai alat yang efektif bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari suatu korporasi, sehingga mencegah praktik perusahaan anonim yang berisiko tinggi.

Ketiga, Indonesia telah melakukan pembaruan signifikan pada aturan terkait anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) sejak tahun 2023 juga memperkuat komitmen Indonesia dalam memerangi kejahatan keuangan internasional.

Terakhir, Indonesia juga fokus pada penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi dan kejahatan keuangan. KPK telah menunjukkan kinerja positif dalam penuntutan dan pemulihan aset, sementara Kejaksaan Agung juga berperan penting dalam penegakan hukum di bidang ini.

Eddy juga menyoroti maraknya kejahatan keuangan lintas negara. Oleh karena itu, kerja sama hukum internasional menjadi sangat penting. Beberapa bentuk kerja sama yang perlu ditingkatkan meliputi bantuan hukum timbal balik, perjanjian ekstradisi, investigasi gabungan, dan kerja sama pemulihan aset.

Pada level internasional, dialog dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan sangat krusial untuk membangun jaringan relasi dan keterampilan praktis. Indonesia berharap dapat menjalin kemitraan yang lebih erat dengan negara lain, termasuk Rusia, dalam bidang hukum untuk memperkuat kerja sama investasi dan perdagangan.

Wamenkumham berharap adanya perlindungan hukum yang pasti akan mendorong investasi di Indonesia dan sebaliknya. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan iklim investasi yang bersih, adil, dan terlindungi, demi kesejahteraan kedua negara dan ekonomi global. "Mari kita bersama mengupayakan iklim investasi yang bersih, adil, dan terlindungi, yang akan mendorong kesejahteraan dua negara kita dan juga tentunya untuk ekonomi global," tutup Eddy.