Wamenlu RI: MIKTA Harus Pimpin Reformasi Tata Kelola Global

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, menyerukan negara-negara MIKTA untuk memimpin reformasi tata kelola global yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan global terkini.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menyerukan negara-negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) untuk menjadi pelopor dalam reformasi tata kelola global. Seruan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) MIKTA ke-27 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Kamis (20/2). Pertemuan ini menekankan perlunya sistem multilateral yang lebih efektif dan responsif terhadap berbagai tantangan global yang kompleks.

Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Wamenlu Arrmanatha Nasir menyatakan keprihatinannya terhadap inefektivitas sistem multilateral saat ini. Ia menekankan bahwa multilateralisme seringkali hanya dimanfaatkan saat menguntungkan, dan MIKTA harus mengambil peran utama dalam mendorong perubahan. "Multilateralisme saat ini terlalu sering digunakan hanya ketika menguntungkan. MIKTA harus berada di garis depan dalam mendorong tata kelola global yang lebih adaptif dan efektif," tegas Arrmanatha.

Sebagai solusi, Wamenlu RI mendorong MIKTA untuk aktif mengimplementasikan Pakta Masa Depan PBB. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat sistem multilateral dan memastikan suara negara berkembang terus didengar dalam forum internasional. Komitmen MIKTA untuk memperkuat koordinasi dan memastikan keberlanjutan agenda negara berkembang juga ditekankan, termasuk isu-isu prioritas seperti ekonomi berkelanjutan, transformasi digital inklusif, dan hak pembangunan bagi semua negara.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di sela-sela G20 FMM di Johannesburg, Wamenlu Arrmanatha Nasir juga menyoroti pentingnya diversifikasi kemitraan untuk memperkuat posisi MIKTA. Sebagai kelompok negara dengan kekuatan menengah (middle power) dari berbagai kawasan, MIKTA memiliki peran strategis dalam menciptakan tatanan global yang lebih adil dan representatif. "Sebagai kelompok middle power lintas kawasan, MIKTA memiliki peran strategis dalam memastikan tatanan global yang lebih adil dan representatif," ujarnya.

Pertemuan FMM MIKTA menghasilkan komunike bersama yang menegaskan komitmen terhadap demokrasi, hukum internasional, dan multilateralisme. Komunike tersebut juga mencakup dukungan terhadap penyelesaian konflik dan masalah kemanusiaan di Palestina, khususnya Jalur Gaza, serta penyelesaian damai konflik global, perlindungan HAM dan pekerja migran, dan penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan global.

Selain itu, pertemuan ini juga menandai serah terima kepemimpinan MIKTA dari Meksiko kepada Korea Selatan. Wamenlu Arrmanatha Nasir menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Meksiko selama setahun terakhir.

Beberapa isu utama yang menjadi fokus MIKTA dalam mendorong reformasi tata kelola global meliputi:

• Ekonomi Berkelanjutan: MIKTA berkomitmen untuk mendorong praktik ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
• Transformasi Digital Inklusif: MIKTA menekankan pentingnya transformasi digital yang inklusif dan merata bagi semua lapisan masyarakat.
• Hak Pembangunan: MIKTA memperjuangkan hak pembangunan bagi semua negara, khususnya negara berkembang.

Dengan peran strategisnya sebagai kelompok negara middle power, MIKTA diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola global yang lebih adil, responsif, dan inklusif. Komitmen bersama negara-negara anggota MIKTA menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Pertemuan FMM MIKTA di Johannesburg menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama dan koordinasi antar negara anggota untuk menghadapi tantangan global dan mendorong reformasi tata kelola global yang lebih baik. Komitmen ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi negara berkembang dan menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.