WTO Wajibkan Uni Eropa Sesuaikan Kebijakan Terkait Minyak Sawit

WTO telah memenangkan gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa terkait kebijakan diskriminatif minyak sawit, mewajibkan UE menyesuaikan kebijakan dagangnya agar sesuai dengan aturan WTO.

Jenewa, 25 Februari 2025 - Sebuah kemenangan besar bagi Indonesia dalam perselisihan perdagangan internasional! Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah memutuskan bahwa Uni Eropa (UE) telah menerapkan kebijakan diskriminatif yang merugikan industri minyak sawit Indonesia. Keputusan ini diambil setelah laporan akhir sengketa dagang Indonesia-UE (DS593: Indonesia – Palm Oil) diadopsi dalam pertemuan Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO pada 20 Januari 2025 dan disiarkan ke publik oleh Perutusan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa (PTRI Jenewa).

Panel WTO menyatakan UE telah melakukan praktik diskriminasi dengan memberlakukan kebijakan perdagangan yang merugikan biofuel berbahan baku kelapa sawit Indonesia dibandingkan produk serupa dari UE, seperti rapeseed dan bunga matahari. Panel juga menemukan kekurangan dalam metodologi UE dalam menentukan biofuel berisiko tinggi (high ILUC-risk) dan proses sertifikasi rendah risiko (low ILUC-risk) dalam Renewable Energy Directive (RED) II. Artinya, kebijakan UE dinilai tidak adil dan melanggar aturan WTO.

Keputusan ini memberikan dampak signifikan bagi Indonesia, sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia. Selama proses panel, Indonesia berhasil menyajikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa alasan UE terkait perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan moralitas tidak memiliki dasar yang kuat dan bertentangan dengan argumen yang diajukan UE sendiri. Indonesia berhasil membantah klaim UE yang tidak berdasar tersebut.

Berdasarkan rekomendasi Panel WTO, Uni Eropa diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakannya, khususnya Delegated Regulation yang dianggap melanggar aturan WTO. "Merujuk rekomendasi Panel, maka Uni Eropa perlu menyesuaikan kebijakannya agar sejalan dengan perjanjian WTO," tegas Deputi Wakil Tetap RI II untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya, Duta Besar Nur Rachman Setyoko. Indonesia telah mengusulkan kepada DSB agar Laporan Panel diadopsi dan akan memantau implementasi dengan ketat.

Dubes Setyoko menambahkan, "Indonesia siap melakukan dialog konstruktif dengan UE untuk memperoleh resolusi positif dalam sengketa ini melalui proses implementasi, dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Indonesia akan memantau implementasi secara ketat dan mendorong kepatuhan yang cepat." Sikap Indonesia menekankan pentingnya penegakan aturan perdagangan internasional yang adil dan prediktabilitas dalam sistem perdagangan multilateral.

Dukungan terhadap posisi Indonesia juga datang dari negara-negara lain seperti Rusia, Brazil, dan St. Vincent and Grenadines (mewakili kelompok Afrika, Karibia dan Pasifik). Negara-negara tersebut turut menyuarakan keprihatinan atas kebijakan restriksi perdagangan yang secara khusus menyasar komoditas dari negara berkembang.

Keputusan WTO ini berpotensi memberikan dampak positif bagi industri minyak sawit Indonesia. Dengan diwajibkannya UE untuk menyesuaikan kebijakannya, diharapkan akses pasar bagi produk minyak sawit Indonesia akan meningkat. Ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi para petani dan pekerja di sektor perkebunan sawit.

Namun, implementasi keputusan WTO ini perlu dipantau secara ketat. Indonesia perlu memastikan bahwa UE benar-benar melaksanakan rekomendasi Panel dan tidak mencari celah untuk menghindari kepatuhan. Kerjasama dan dialog konstruktif antara Indonesia dan UE sangat penting untuk memastikan proses implementasi berjalan lancar dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan.

Keputusan WTO ini juga menjadi preseden penting bagi negara-negara berkembang lainnya yang menghadapi kebijakan perdagangan yang tidak adil dari negara maju. Keputusan ini menegaskan pentingnya penegakan aturan WTO dan perlunya sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan setara.

Ke depan, Indonesia perlu terus memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum-forum internasional seperti WTO. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan industri minyak sawit Indonesia dan kesejahteraan para pelaku usaha di sektor ini.