Penerapan AI Bertahap di Kemenko PMK: Muhaimin Tekankan Kolaborasi dan Keamanan

Menteri Koordinator PMK, Muhaimin Iskandar, mendorong penerapan AI secara bertahap di kementeriannya, menekankan kolaborasi, kajian akademik, dan pencegahan penyalahgunaan teknologi.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK), Muhaimin Iskandar, menyatakan komitmennya untuk menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) secara bertahap di lingkungan kerjanya. Hal ini disampaikannya saat ditemui di Jakarta Selatan pada Selasa, 11/2. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memanfaatkan potensi AI dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program kementerian.

Muhaimin menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dan terencana dalam implementasi AI. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Koordinator PMK akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk merancang strategi penerapan AI yang tepat. 'Kita akan pelan-pelan, bertahap, hati-hati, dan terus melibatkan Kemenkominfo di berbagai sektor,' ujar Muhaimin. Selain itu, kolaborasi dengan para ahli AI juga dianggap krusial untuk memastikan kebijakan yang tepat dan terukur.

Lebih lanjut, Muhaimin mendorong percepatan penyelesaian kajian konsep akademik mengenai pemanfaatan AI. Kajian ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penyusunan regulasi terkait AI di Indonesia. Dengan demikian, penerapan AI dapat dilakukan dengan acuan hukum yang jelas dan terstruktur, meminimalisir potensi risiko dan memastikan manfaat yang optimal.

Muhaimin menyadari potensi AI tidak hanya pada manfaatnya, tetapi juga pada risiko penyalahgunaan. Ia mengingatkan bahwa teknologi AI dapat memudahkan pekerjaan manusia, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk tujuan kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan dan kebijakan yang bijak dalam penerapannya. 'Karena itu, kita semua harus bijak, waspada, dan pemerintah akan terus berupaya agar perkembangan AI ini inklusif, adil, transparan, dan benar-benar tidak merugikan,' tegasnya.

Senada dengan Muhaimin, Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, juga telah menyampaikan komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pengembangan AI yang inklusif, adil, dan aman. Indonesia mendorong penerapan kebijakan AI yang berlandaskan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan. Lebih jauh, AI dilihat sebagai alat pendukung pembangunan berkelanjutan.

Meutya menekankan pentingnya peran Indonesia dalam diskusi kebijakan AI global. 'AI adalah kekuatan transformatif dalam ekonomi global, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua,' katanya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak hanya memanfaatkan AI, tetapi juga untuk berkontribusi dalam membentuk standar global yang bertanggung jawab.

Penerapan AI secara bertahap di Kemenko PMK mencerminkan langkah pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan teknologi AI secara bijak dan bertanggung jawab. Kolaborasi antar kementerian, kajian akademik yang komprehensif, dan fokus pada aspek keamanan dan etika menjadi kunci keberhasilan implementasi AI di Indonesia. Dengan pendekatan yang berhati-hati dan terukur, diharapkan AI dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional tanpa mengabaikan potensi risiko yang mungkin timbul.