100 Hari Kerja Presiden Prabowo: Jawab Keraguan, Fokus Rakyat & Energi Terbarukan

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memberikan apresiasi atas kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, yang dinilai berhasil menjawab keraguan publik lewat berbagai kebijakan pro-rakyat dan fokus pada transisi energi.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memberikan apresiasi positif atas kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beliau menilai kinerja tersebut berhasil menjawab berbagai keraguan yang muncul dari berbagai kalangan, ditandai dengan sejumlah capaian, keberanian dalam pengambilan keputusan, dan keberhasilan program-programnya.

Apresiasi ini disampaikan Eddy di Jakarta, Minggu (19/1), menanggapi berbagai kebijakan yang telah dicanangkan. Menurutnya, Presiden Prabowo langsung bergerak cepat dengan berbagai terobosan, termasuk bergabung dengan BRICS sebagai respon terhadap dinamika geopolitik global dan memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye.

Awalnya, banyak keraguan terkait jumlah kementerian yang dinilai terlalu banyak. Namun, Presiden Prabowo berhasil melakukan konsolidasi kebijakan dan anggaran dalam waktu kurang dari tiga bulan. Kecepatan dan momentum ini diharapkan dapat dipertahankan di masa mendatang.

Eddy juga mengapresiasi program-program ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, terutama yang kurang mampu. "Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo memastikan No one is left behind," ujar Eddy, menekankan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Sebagai bukti, diberikan contoh kebijakan penghapusan utang UMKM dan nelayan, paket stimulus bansos senilai 38 triliun rupiah, dan pembatalan kenaikan PPN 12 persen.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan hanya pemenuhan janji kampanye, tetapi juga investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia menghadapi bonus demografi 2045. Hal ini menunjukkan visi pemerintah untuk masa depan Indonesia.

Presiden Prabowo juga dinilai berhasil menjawab keraguan soal kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi. Alih-alih menekan kritik, pemerintah justru mendengarkan aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk demonstrasi dan media sosial. Contohnya adalah kebijakan PPN 12 persen yang hanya diterapkan pada barang mewah.

Eddy menambahkan, "Tidak ada yang ditangkap, tidak ada demonstrasi yang diberangus. Semua kritik dan masukan didengarkan." Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu fokus utama ke depan adalah akselerasi transisi energi dengan meningkatkan bauran energi terbarukan. Langkah ini sejalan dengan target ketahanan energi nasional. Salah satu langkah cepat yang diharapkan adalah pengesahan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR RI. Pengesahan RUU ini akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk pengembangan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada impor gas dan minyak mentah.

Pengembangan energi terbarukan, seperti energi surya, angin, dan geothermal, sangat penting untuk mencegah dampak krisis iklim dan mendukung target ketahanan energi. Hal ini juga sejalan dengan komitmen global dalam mengatasi perubahan iklim.