100 Hari Pemerintahan Prabowo: Menteri HAM Tegaskan Kebebasan Sipil Terjaga

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan tidak ada pembatasan hak asasi warga negara selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menekankan kebebasan berekspresi dan proses demokrasi berjalan lancar.

Jakarta, 5 Februari 2024 - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan pernyataan tegas terkait kondisi kebebasan sipil di Indonesia selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat kerja dengan DPR di Kompleks Parlemen, Rabu lalu, Pigai menyatakan tidak ditemukannya pembatasan hak-hak sipil oleh pejabat negara.

Pigai menekankan, "Selama lebih dari seratus hari, saya belum mengamati pejabat negara yang menghalangi kebebasan sipil. Saya juga belum melihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya."

Kebebasan Berekspresi Dijamin

Lebih lanjut, Menteri Pigai menjelaskan bahwa pemerintah menjamin sepenuhnya kebebasan warga negara untuk berekspresi. "Pemerintah memfasilitasi kebebasan berekspresi secara efektif," ujarnya. Ia menambahkan bahwa dinamika demokrasi berjalan dengan aman dan damai, termasuk pendapat, pemikiran, sentimen publik, perspektif oposisi, partai politik, masyarakat sipil, aktivis, dan lembaga berwenang.

Namun, Pigai juga mengingatkan bahwa "Kebebasan bukanlah tanpa batas. Sesuai Hukum HAM, kebebasan hanya dapat dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu, (pemerintah) mematuhi kerangka hukum yang berlaku."

Proses Demokratis Berjalan Lancar

Selain kebebasan berekspresi, Menteri Pigai juga menyoroti berjalannya proses demokrasi di Indonesia selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menyatakan tidak ada intervensi pemerintah dalam proses-proses demokrasi. "Pemerintah tidak ikut campur dalam proses demokrasi yang terjadi atau yang telah kita selesaikan di masa lalu, baik itu pemilihan ketua partai, organisasi masyarakat, atau kepala daerah, semua memiliki kebebasan," tegasnya.

Sebagai bukti keberhasilan, Pigai mencontohkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang berjalan sukses. Keberhasilan Pilkada ini, menurutnya, menjadi pencapaian signifikan pemerintahan Presiden Prabowo dan menjadi harapan bagi kemajuan HAM di Indonesia.

Kesimpulan

Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai memberikan gambaran positif mengenai kondisi kebebasan sipil dan proses demokrasi di Indonesia selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebebasan berekspresi dijamin, dan pemerintah berkomitmen untuk mematuhi kerangka hukum yang berlaku. Keberhasilan Pilkada Serentak 2024 semakin memperkuat optimisme terhadap perkembangan HAM di masa mendatang.