160 Nakes di Dairi Di-PHK, DPR Turun Tangan Bantu Cari Solusi

Anggota DPR Bane Raja Manalu menerima aspirasi 160 tenaga kesehatan honorer di Dairi, Sumut, yang di-PHK dan berupaya mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Jakarta, 24 Februari 2024 (ANTARA) - Polemik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 160 tenaga kesehatan harian lepas (THL nakes) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendapat perhatian serius dari anggota DPR RI. Bane Raja Manalu, anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara III, langsung turun tangan menerima aspirasi para nakes yang terdampak PHK tersebut. Pertemuan tersebut berlangsung di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, di sela-sela kegiatan Bane.

Pertemuan ini menjadi titik terang bagi 160 nakes yang kehilangan pekerjaan. Mereka berharap dapat kembali bekerja melayani masyarakat Kabupaten Dairi. Namun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kendala utama dalam upaya mereka kembali bekerja. Bane Raja Manalu, yang hadir mendengarkan langsung keluh kesah para nakes, menyatakan empati dan komitmennya untuk membantu mencarikan solusi.

Bane berharap Pemerintah Kabupaten Dairi dapat bertindak bijaksana dalam mengatasi permasalahan ini. Ia menyadari pentingnya peran tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia mendesak agar Pemkab Dairi mempertimbangkan kembali kebijakan PHK tersebut dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi para nakes yang terdampak.

Aspirasi Nakes yang Tak Terdengar

Septin Maylan Sihombing, salah satu perwakilan dari 160 THL nakes yang di-PHK, mengungkapkan kekecewaan atas belum terdengarkannya aspirasi mereka. Meskipun telah melakukan berbagai upaya, seperti demonstrasi dan audiensi dengan DPRD dan Pemkab Dairi, permasalahan mereka belum menemui titik terang. "Harapan kami, lewat Pak Bane Raja Manalu, suara kami bisa sampai ke Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), dan DPR RI. Semoga ada kebijakan atau payung hukum yang bisa mempekerjakan kami lagi sampai ada penerimaan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) di 2027," ujar Septin.

Senada dengan Septin, Wini Sihombing juga berharap Pemkab Dairi dapat lebih bijak dalam menangani kasus ini. Ia menyarankan agar Pemkab Dairi menerbitkan surat keputusan penugasan sebagai solusi sementara. Hal ini dinilai dapat menjadi jalan tengah untuk tetap mempekerjakan para nakes tanpa melanggar UU ASN yang melarang tenaga honorer bekerja di pemerintahan setelah tahun 2025. "Kami berharap tetap dipekerjakan sebagai nakes di Kabupaten Dairi sampai ada penerimaan PPPK 2027. Keputusan Pemkab Dairi mem-PHK 160 nakes sangat melukai hati dan nasib keluarga kami," ungkap Wini.

Bane Raja Manalu sendiri menyatakan akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi para nakes tersebut. Ia menyadari bahwa PHK tersebut berdampak besar pada kehidupan para nakes dan keluarga mereka. Oleh karena itu, ia akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang tepat dan adil.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mencari Solusi

Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mereka perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan dampak sosial ekonomi dari PHK terhadap 160 nakes tersebut. Mencari solusi yang tepat dan adil bagi semua pihak menjadi kunci penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Penerbitan surat keputusan penugasan, seperti yang disarankan oleh Wini Sihombing, bisa menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dairi juga perlu melakukan antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Perencanaan kepegawaian yang matang dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat terkait ASN sangatlah penting. Hal ini akan memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan di Kabupaten Dairi dan kesejahteraan para tenaga kesehatan.

Permasalahan ini juga menyoroti pentingnya regulasi yang berpihak pada kesejahteraan tenaga kesehatan. UU ASN yang baru memang perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan tidak ada celah yang merugikan tenaga kesehatan yang selama ini telah berdedikasi melayani masyarakat.

Semoga dengan adanya intervensi dari DPR RI dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Dairi, permasalahan PHK terhadap 160 nakes di Dairi dapat segera terselesaikan dengan adil dan bijaksana. Ke depan, diharapkan adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur kebijakan kepegawaian, khususnya untuk tenaga kesehatan.