Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

160 Nakes di Dairi Di-PHK, DPR Turun Tangan Bantu Cari Solusi
160 Nakes di Dairi Di-PHK, DPR Turun Tangan Bantu Cari Solusi

Anggota DPR Bane Raja Manalu menerima aspirasi 160 tenaga kesehatan honorer di Dairi, Sumut, yang di-PHK dan berupaya mencari solusi atas permasalahan tersebut.

#planetantara
295 Nakes PPPK Pasaman Barat Dapat Perpanjangan SK Kerja 5 Tahun
295 Nakes PPPK Pasaman Barat Dapat Perpanjangan SK Kerja 5 Tahun

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperpanjang Surat Keputusan (SK) 295 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan selama lima tahun, mengakhiri kekhawatiran para nakes akan masa depan karier mereka.

#planetantara
588 Honorer Pemkot Pariaman Resmi Jadi PPPK, 43 Guru Masih Menunggu
588 Honorer Pemkot Pariaman Resmi Jadi PPPK, 43 Guru Masih Menunggu

Pemkot Pariaman telah melantik 588 tenaga honorer menjadi PPPK, namun 43 guru honorer masih menunggu proses pelantikan karena kendala teknis dan waktu.

#planetantara
160 Nakes di Dairi Mendadak 'Dirumahkan', DPR Turun Tangan
160 Nakes di Dairi Mendadak 'Dirumahkan', DPR Turun Tangan

Anggota DPR menerima laporan banyak tenaga kesehatan harian lepas (THL) di Dairi, Sumut, yang tiba-tiba diberhentikan tanpa penjelasan, memicu protes dan tuntutan transparansi.

#planetantara
1.044 Non-ASN Tapin Ikuti Seleksi PPPK Bertahap
1.044 Non-ASN Tapin Ikuti Seleksi PPPK Bertahap

Pemerintah Kabupaten Tapin mencatat 1.044 non-ASN telah terdaftar untuk seleksi PPPK bertahap guna mengatasi kekurangan PNS akibat pensiun, mutasi, dan kematian, dengan target penyelesaian dalam lima tahun.

konten ai
910 Honorer Pemprov Kepri Jadi PPPK Paruh Waktu: Solusi MenPAN-RB
910 Honorer Pemprov Kepri Jadi PPPK Paruh Waktu: Solusi MenPAN-RB

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengangkat 910 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebagai solusi atas kegagalan mereka dalam seleksi PPPK tahap I, dengan harapan diangkat menjadi PPPK penuh waktu di tah

#planetantara
DPRD Rejang Lebong Kawal Nasib PPPK Gagal Seleksi 2024
DPRD Rejang Lebong Kawal Nasib PPPK Gagal Seleksi 2024

DPRD Rejang Lebong, Bengkulu, akan memperjuangkan nasib ratusan PPPK yang gagal seleksi tahun 2024, mengawal aspirasi mereka hingga ke pemerintah pusat setelah menerima keluhan honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.

PPPK
Pemkab Batang Ajak Tenaga Honorer Ikuti Seleksi PPPK
Pemkab Batang Ajak Tenaga Honorer Ikuti Seleksi PPPK

Pemerintah Kabupaten Batang mengingatkan tenaga honorer agar memanfaatkan peluang seleksi PPPK yang diperpanjang hingga 20 Januari 2025, dengan fokus pada persyaratan kualifikasi dan batas usia.

ASN
Penajam Paser Utara Cari Solusi Honorer Gagal PPPK 2024
Penajam Paser Utara Cari Solusi Honorer Gagal PPPK 2024

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPRD setempat berupaya mencari solusi bagi 3.852 tenaga honorer yang gagal lolos PPPK 2024, termasuk kemungkinan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk penambahan formasi atau skema alternatif.

Sumber Antara
Nasib Dokter PTT di Mukomuko Menggantung, Dinkes Surati Bupati
Nasib Dokter PTT di Mukomuko Menggantung, Dinkes Surati Bupati

Dinas Kesehatan Mukomuko menyurati Bupati terkait nasib dokter PTT menyusul larangan pemerintah terhadap pengangkatan tenaga honorer baru, mengancam pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas.

#planetantara
Pemkot Pariaman Revisi SK PPPK Usai Teguran BKN, Gaji Tetap Terbayarkan
Pemkot Pariaman Revisi SK PPPK Usai Teguran BKN, Gaji Tetap Terbayarkan

Pemerintah Kota Pariaman segera merevisi SK pengangkatan PPPK setelah dinyatakan cacat hukum oleh BKN, namun tetap menjamin pembayaran gaji para PPPK.

#planetantara