376 Kendaraan ODOL Ditindak di Kalsel, Ancaman terhadap Keselamatan Pengguna Jalan
Ditlantas Polda Kalsel menindak tegas 376 kendaraan ODOL selama Operasi Keselamatan Intan 2025, karena membahayakan pengguna jalan dan merusak infrastruktur.

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Ditlantas Polda Kalsel) berhasil menindak 376 kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan (over dimension dan over loading/ODOL) selama Operasi Keselamatan Intan 2025. Operasi yang digelar di wilayah Kalimantan Selatan ini menemukan ratusan kendaraan yang beroperasi melebihi kapasitas dan ukuran standar yang diizinkan. Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan pengguna jalan dan kerusakan infrastruktur jalan raya.
Mayoritas pelanggaran ODOL terdeteksi melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel, Kombes Pol Fahri Anggia Natua Siregar, mengungkapkan bahwa dari total 784 pelanggar yang terekam ETLE, sebanyak 376 kasus merupakan pelanggaran ODOL. Penindakan tegas ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mencapai target zero kendaraan ODOL di Indonesia.
Dampak negatif dari kendaraan ODOL sangat signifikan. Selain membahayakan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lain karena stabilitas kendaraan yang terganggu dan rawan kecelakaan, kendaraan ODOL juga menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. Oleh karena itu, penindakan terhadap pelanggaran ini menjadi prioritas utama Ditlantas Polda Kalsel.
Ancaman ODOL dan Pelanggaran Lalu Lintas Lainnya
Pelanggaran ODOL dijerat dengan Pasal 307 UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 169 ayat (1) yang mengancam hukuman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Selain ODOL, Operasi Keselamatan Intan 2025 juga mencatat berbagai pelanggaran lalu lintas lainnya. Tercatat 148 kasus pengendara tidak menggunakan sabuk keselamatan, 336 kasus tidak menggunakan helm, dan 9 kasus penggunaan telepon seluler saat berkendara.
Pelanggaran lain yang cukup menonjol adalah melawan arus lalu lintas (48 kasus), menerobos lampu merah (8 kasus), operasi travel gelap (150 kasus), penggunaan klakson telolet pada bus (109 kasus), dan mobil barang yang mengangkut orang (168 kasus). Data ini menunjukkan masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kalimantan Selatan yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode operasi juga tercatat sebanyak 74 kasus. Dari jumlah tersebut, 8 orang meninggal dunia, 8 luka berat, dan 32 luka ringan. Meskipun terjadi penurunan jumlah kecelakaan dan korban meninggal dunia dibandingkan tahun lalu (penurunan 6 kasus atau 18 persen untuk kecelakaan, dan penurunan 4 jiwa atau 33 persen untuk korban meninggal), angka ini masih menjadi perhatian dan memerlukan upaya pencegahan lebih lanjut.
Upaya Pencegahan dan Keselamatan Jalan
Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel, Kombes Pol Fahri Anggia Natua Siregar, menyatakan bahwa penurunan angka kecelakaan dan korban jiwa merupakan hal yang patut disyukuri. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kalimantan Selatan terhadap peraturan lalu lintas. Namun, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum dan sosialisasi peraturan lalu lintas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di masa mendatang.
Polda Kalsel akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan ODOL serta pelanggaran lalu lintas lainnya. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga akan terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Dengan upaya kolaboratif antara pihak kepolisian dan masyarakat, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran dapat ditekan secara signifikan.
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa Operasi Keselamatan Intan 2025 berhasil menekan angka kecelakaan dan korban jiwa. Namun, angka pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi, khususnya pelanggaran ODOL, menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya.