38 Polder Jakarta Belum Optimal Tanggulangi Banjir: DPRD DKI Soroti Perencanaan

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti 38 polder yang belum optimal atasi banjir Jakarta karena masalah perencanaan dan pengadaan lahan, meminta Dinas SDA prioritaskan pencegahan banjir.

Jakarta, 5 Februari 2024 - Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengungkapkan kekecewaan atas kinerja 38 polder yang telah dibangun di Jakarta. Polder-polder tersebut dinilai belum optimal dalam mengatasi masalah banjir yang terus menjadi momok ibukota. Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu lalu. Ketidakoptimalan tersebut, menurut Yuke, disebabkan oleh kesenjangan antara perencanaan dan kondisi lapangan.

Perencanaan yang Belum Maksimal

Yuke menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi bukan hanya soal perencanaan semata. "Mungkin mereka sudah merencanakan dengan baik," ujarnya, "tapi secara lokasi atau pengadaan lahannya kadang kan juga tidak segampang itu, mungkin ada masalah pembahasan lahan atau masalah lain." Pernyataan ini menyoroti kompleksitas permasalahan banjir di Jakarta yang tak hanya bergantung pada rancangan teknis, tetapi juga pada aspek sosial dan administratif.

Oleh karena itu, Yuke menekankan pentingnya upaya pencegahan banjir, mengingat banjir merupakan masalah yang berulang di Jakarta. Ia meminta Dinas SDA untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan memperbaiki perencanaan ke depan. "Dinas SDA perlu mengacu pada pengalaman dan perencanaan sebelumnya agar dapat mengantisipasi dan mencegah banjir dengan lebih baik melalui mitigasi yang tepat," tegasnya. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam penanggulangan banjir.

Anggaran dan Penanggulangan Banjir

Yuke juga berharap agar anggaran yang cukup besar untuk Dinas SDA dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan program penanggulangan banjir yang sudah direncanakan. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program tersebut agar penanggulangan banjir dapat tuntas dan tidak terganggu. "Kita berharap dengan anggaran yang cukup besar itu, maka hal-hal yang memang sudah direncanakan menjadi berkesinambungan untuk penanggulangan banjir agar bisa tuntas dan tidak terganggu," katanya. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi kunci keberhasilan program ini.

Upaya Dinas SDA

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Hendri, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya pencegahan banjir, seperti pengerukan rutin, perbaikan infrastruktur, dan pemeliharaan pompa. "Kita sudah ada prosedur pengendalian banjir, termasuk pompa-pompa kita pelihara dengan baik. Namun, curah hujan yang tinggi tetap menjadi tantangan utama," kata Hendri. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Dinas SDA telah berupaya, namun faktor alamiah tetap menjadi kendala.

Hendri menambahkan bahwa tahun ini, Dinas SDA akan fokus pada pembangunan polder, pengerukan kali, dan normalisasi sungai. Fokus ini menunjukkan komitmen Dinas SDA untuk mengatasi masalah banjir secara terpadu. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif.

Kesimpulan

Masalah banjir di Jakarta merupakan isu kompleks yang memerlukan solusi terpadu dan berkelanjutan. Meskipun Dinas SDA telah melakukan berbagai upaya, temuan DPRD DKI Jakarta terkait 38 polder yang belum optimal menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan banjir. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan Jakarta yang bebas banjir.