45 BUMDes Tulungagung Belum Berbadan Hukum, DPMD Turun Tangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung gencar mempercepat proses legalitas 45 BUMDes yang belum berbadan hukum agar dapat mengakses dana desa untuk program ketahanan pangan.
Tulungagung, Jawa Timur, 23 Februari 2024 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung, Jawa Timur, tengah berupaya mempercepat proses legalisasi puluhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berbadan hukum. Permasalahan ini berdampak pada pencairan dana desa sebesar 20 persen yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Langkah cepat ini diambil untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Plt Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Tulungagung, Wahyu Yuniarko, kendala utama adalah kesiapan kelembagaan BUMDes yang masih lemah. Manajemen yang belum matang dan minimnya komitmen dari pemerintah desa (Pemdes) juga menjadi faktor penghambat. "Sebagian besar BUMDes yang belum berbadan hukum ini masih baru, sehingga belum siap secara kelembagaan dan manajemen. Bahkan, ada yang belum memiliki pijakan kuat karena belum mendapat dukungan penuh dari Pemdes setempat," jelasnya.
Dari total 257 BUMDes di Tulungagung, sebanyak 45 di antaranya belum memiliki badan hukum. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada program ketahanan pangan yang membutuhkan akses terhadap dana desa. Tanpa legalitas yang jelas, pencairan dana tersebut tidak dapat dilakukan, sehingga menghambat upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat desa.
Percepatan Legalitas BUMDes Tulungagung
Untuk mengatasi permasalahan ini, DPMD Tulungagung telah melakukan langkah konkret dengan mengumpulkan perwakilan BUMDes dan Pemdes. Dalam pertemuan tersebut, dibahas percepatan proses legalitas, termasuk penyusunan peraturan desa (Perdes), anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta program kerja masing-masing BUMDes. DPMD menargetkan penyelesaian proses legalitas seluruh BUMDes yang belum berbadan hukum dalam waktu dua bulan ke depan.
Wahyu Yuniarko menekankan pentingnya legalitas BUMDes agar dana desa dapat dicairkan dan digunakan sesuai regulasi. "Kami menargetkan dalam dua bulan ke depan seluruh BUMDes yang belum berbadan hukum sudah menyelesaikan proses legalitasnya," ujarnya. Proses ini meliputi penyusunan dokumen penting seperti AD/ART dan Perdes yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya legalitas yang jelas, BUMDes dapat mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Proses pendampingan dan pembinaan dari DPMD diharapkan dapat membantu BUMDes dalam memenuhi persyaratan legalitas.
BUMDes yang telah memiliki badan hukum dapat mengelola dana desa sebesar 20 persen yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Dana ini akan digunakan untuk program-program yang sesuai dengan potensi masing-masing desa. Namun, tanpa badan hukum, pencairan dana tersebut tidak dapat dilakukan.
Dukungan Penuh Pemerintah Desa
Keberhasilan percepatan legalitas BUMDes juga bergantung pada dukungan penuh dari pemerintah desa. Pemdes memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh kepada BUMDes dalam proses legalitas. Hal ini termasuk menyediakan sumber daya dan memastikan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan.
DPMD Tulungagung berharap agar seluruh Pemdes dapat memberikan dukungan penuh kepada BUMDes dalam proses legalitas ini. Dengan demikian, program ketahanan pangan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kerja sama yang baik antara DPMD, BUMDes, dan Pemdes sangat penting untuk keberhasilan program ini.
Proses legalisasi BUMDes ini tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga merupakan langkah penting dalam membangun BUMDes yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. BUMDes yang berbadan hukum akan memiliki landasan yang kuat untuk menjalankan kegiatan usahanya dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi desa.
Dengan terselesaikannya proses legalitas, diharapkan 45 BUMDes di Tulungagung dapat segera mengakses dana desa dan menjalankan program ketahanan pangan sesuai dengan rencana. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa di Tulungagung.
