5.000 Rumah Anti-Bencana Siap Diluncurkan Kemperkim

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kemperkim) telah menyiapkan 5.000 unit rumah portabel untuk daerah rawan bencana di Indonesia, berkolaborasi dengan BNPB, guna mempercepat respons terhadap bencana dan meminimalisir dampaknya bagi masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kemperkim) bergerak cepat dalam menghadapi bencana alam di Indonesia. Mereka telah menyiapkan 5.000 unit rumah portabel untuk daerah rawan bencana. Rumah-rumah ini tersebar di beberapa titik dan siap didistribusikan kapanpun dibutuhkan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Fahri Hamzah, menyatakan kesiapan Kemperkim dalam menyediakan rumah-rumah tersebut. "Kita ada stok rumah yang mobile, sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik, dan kami berkoordinasi dengan BNPB untuk pendistribusiannya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta.

Kerja sama dengan BNPB memastikan respons cepat dan tepat terhadap bencana. Kesiapan ini juga termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kemperkim juga berencana untuk menambah stok rumah portabel di tahun-tahun mendatang.

Koordinasi intensif dilakukan dengan berbagai pihak. Kemperkim, bersama Kementerian Sosial dan BNPB, sedang berupaya untuk mendapatkan data real time mengenai kondisi perumahan masyarakat. Dengan data yang akurat dan cepat, bantuan dapat disalurkan dengan efisien.

Data dari BNPB menunjukkan tingginya angka bencana di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, tercatat lebih dari 5.000 kejadian bencana. Kerusakan infrastruktur pun cukup signifikan, terutama pada jembatan dan tanggul.

BNPB mencatat kerusakan 95 jembatan dan 26 tanggul sepanjang tahun lalu. Angka ini meningkat tajam dibandingkan periode 2019-2020, yang masing-masing hanya 33 jembatan dan 8 tanggul rusak. Situasi ini mempertegas pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Menko PMK, Pratikno, juga telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk memeriksa infrastruktur fisik di wilayah masing-masing. Hal ini untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, terutama kerusakan drainase dan sistem peringatan dini.

Sistem peringatan dini atau early warning system juga menjadi sorotan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem ini diharapkan mampu meminimalisir dampak bencana. Keseluruhan upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi dampak bencana dan melindungi masyarakat Indonesia.