7 Tersangka Pembalakan Liar di Maluku Ditangkap, Ancaman Hukuman 5 Tahun Penjara!
Tujuh tersangka pembalakan liar di Maluku telah diserahkan ke Kejari SBT dan terancam hukuman 5 tahun penjara serta denda 2,5 Miliar Rupiah atas perusakan hutan lindung.
Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua telah menyerahkan tujuh tersangka kasus pembalakan liar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) pada Senin, 3 September 2024. Para tersangka, yang terdiri dari dua kelompok, ditangkap setelah operasi gabungan di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) Sungai Niff, Desa Dawang, Kabupaten Seram Bagian Timur pada 21 September 2024. Mereka diduga terlibat dalam penebangan dan perdagangan ilegal kayu Belo Hitam dan Merbau di hutan lindung, sebuah tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Fredrik Engelbert Tumbel, menjelaskan bahwa para tersangka terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama, yang terdiri dari AB (39), MT (55), BT (52), dan S (49), diduga sebagai penebang ilegal. Kelompok kedua, yang terdiri dari MR (44), AO (55), dan AT (49), diduga terlibat dalam pengangkutan dan perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Barang bukti yang disita berupa 38 batang kayu olahan jenis Belo Hitam, 17 batang kayu olahan jenis Merbau, dan satu dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO).
Penangkapan ini merupakan hasil operasi Tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kakatua, Seksi Wilayah II Ambon, yang melibatkan personel dari Balai Gakkum Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku, dan Polairud Bula. Tim menemukan tunggak pohon bekas tebangan dan serpihan kayu yang mengindikasikan adanya aktivitas pembalakan liar. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan tumpukan kayu olahan di belakang rumah warga, yang mengarah pada penangkapan para tersangka.
Tersangka Pembalakan Liar Terancam Hukuman Berat
Para tersangka terancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2,5 miliar berdasarkan pasal yang dilanggar. Kelompok penebang dijerat dengan Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, sementara kelompok pengangkut dan pedagang dikenakan Pasal 87 ayat (1) huruf 'b' dan/atau c Jo. Pasal 12 huruf l dan m Undang-Undang yang sama. Fredrik Engelbert Tumbel menekankan komitmen Gakkum Kehutanan untuk menindak tegas pelaku perusakan hutan dan mengawal proses hukum hingga tuntas. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan dengan melaporkan setiap aktivitas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan.
Penangkapan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas kejahatan kehutanan di Maluku. Dengan ancaman hukuman yang berat, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya pembalakan liar di masa mendatang. Proses hukum yang transparan dan tegas menjadi penting untuk memastikan keadilan ditegakkan dan lingkungan terlindungi.
Operasi gabungan yang melibatkan berbagai instansi menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam upaya perlindungan hutan. Kerja sama antara Balai Gakkum Kehutanan, BKSDA Maluku, dan Polairud Bula dalam operasi ini menunjukkan sinergi yang efektif dalam penegakan hukum kehutanan. Keberhasilan operasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya perlindungan hutan dan lingkungan.
Pentingnya Pelestarian Hutan dan Peran Masyarakat
Fredrik menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan di Maluku. Ia mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap aktivitas ilegal yang berpotensi merusak hutan. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya pelestarian hutan dan mencegah eksploitasi ilegal yang merusak keseimbangan ekosistem.
Dengan adanya tindakan tegas terhadap pelaku pembalakan liar, diharapkan hutan di Maluku tetap terjaga dan bebas dari eksploitasi ilegal. Pelestarian hutan tidak hanya penting untuk menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat, karena hutan merupakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan.
Langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam melindungi hutan dan lingkungan di Maluku. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih menghargai dan menjaga kelestarian hutan untuk generasi mendatang. "Gakkum Kehutanan berkomitmen untuk menindak tegas pelaku perusakan hutan serta mengawal setiap proses hukum hingga tuntas," ujar Fredrik.
Selain itu, pihak berwenang juga perlu meningkatkan upaya pencegahan pembalakan liar, misalnya melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan dampak negatif dari pembalakan liar. Peningkatan pengawasan dan patroli di kawasan hutan juga perlu dilakukan secara intensif untuk mencegah terjadinya kembali aktivitas ilegal tersebut.
