Aceh Besar Siap Verifikasi PPPK Tahap II: Kesempatan bagi Tenaga Honorer
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar siap melaksanakan verifikasi PPPK tahap II tahun 2025 sesuai arahan Kemenpan RB, memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan verifikasi PPPK tahap II tahun 2025. Hal ini disampaikan Plt. Sekdakab Aceh Besar, Bahrul Jamil, di Jantho, Kamis (23/1), setelah mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Kemenpan RB. Proses verifikasi akan mengikuti arahan dan petunjuk Kemenpan RB, memastikan kelancaran proses seperti tahap pertama.
Menurut Bahrul Jamil, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Besar akan menjalankan tugasnya sesuai arahan Kemenpan RB. Ia berharap proses verifikasi ini berjalan lancar, serupa dengan tahap sebelumnya. Kesiapan Aceh Besar ini menandakan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara.
Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja, menjelaskan kriteria tenaga honorer yang berhak diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Dua kategori utama adalah pelamar yang kelebihan kuota formasi PPPK tahap I dan peserta CPNS 2024 yang tidak lolos, namun terdaftar dalam database non-ASN BKN. Kebijakan ini bertujuan memberikan solusi dan kesempatan berkontribusi bagi tenaga honorer yang sebelumnya belum berkesempatan menjadi PPPK.
Lebih lanjut, Aba Subagja memaparkan empat kriteria utama yang harus dipenuhi. Tenaga honorer harus tercatat di database BKN sebagai tenaga non-ASN, pernah mengikuti seleksi PPPK tahap I atau CPNS 2024 (namun tidak lolos), tidak mendapatkan formasi jabatan yang dibutuhkan, dan pengangkatan bersifat sementara selama masa transisi penetapan tenaga non-ASN. Kriteria ini dirancang untuk memastikan seleksi yang adil dan transparan.
Dengan kesiapan Aceh Besar dan panduan jelas dari Kemenpan RB, verifikasi PPPK tahap II diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Proses ini akan memberikan peluang bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih formal dan terjamin. Kejelasan kriteria dan prosedur diharapkan meminimalisir potensi masalah dan meningkatkan kepercayaan publik.
Proses verifikasi ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi para tenaga honorer yang telah berdedikasi dalam menjalankan tugasnya.
Ke depannya, diharapkan pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem seleksi PPPK agar lebih transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan agar proses seleksi berjalan dengan adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh tenaga honorer yang memenuhi syarat. Dengan demikian, proses ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
