Airlangga Hartarto Bantah Kabinet Prabowo-Gibran Gemuk: Fokus dan Efisien

Menko Airlangga Hartarto membantah kritik soal kabinet gemuk pemerintahan Prabowo-Gibran, menyebutnya sebagai kabinet yang fokus dan efisien, meskipun beranggotakan 108 orang.

Jakarta, 19 Februari 2024 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang menyebut Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai ‘kabinet gemuk’. Dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu lalu, Airlangga meluruskan persepsi tersebut. Ia menegaskan bahwa kabinet ini justru dirancang untuk fokus dan efisien.

Airlangga menjelaskan, "Kami menyebutnya kabinet yang fokus. Jadi lebih narrow width, sehingga harapannya program-program unggulan ini dengan tujuh koordinasi bisa lebih fokus." Pernyataan ini disampaikan sebagai bantahan atas anggapan bahwa jumlah menteri yang signifikan mengindikasikan inefisiensi pemerintahan.

Lebih lanjut, Airlangga menggunakan analogi Uni Eropa untuk menjelaskan jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih. Ia menyatakan bahwa Indonesia, dengan luas wilayahnya yang mencapai 17.000 pulau, sebanding dengan Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara. "Di Eropa itu ada 27 menteri keuangan, 27 menteri luar negeri, 27 menteri ekonomi, ada 27 yang urus perdagangan, dan lain-lain. Jadi, kalau di Indonesia masing-masing satu, sudah baik dan luar biasa," tegasnya. Analogi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa jumlah menteri di Indonesia, meskipun banyak, masih tergolong wajar jika dibandingkan dengan negara atau blok ekonomi lain yang memiliki luas dan kompleksitas yang sebanding.

Tanggapan Presiden Prabowo Subianto

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menanggapi kritik ‘kabinet gemuk’ tersebut. Dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2), Prabowo menyatakan bahwa ia tidak menghiraukan kritik tersebut. Ia bahkan memberikan contoh negara Timor Leste yang memiliki kabinet berjumlah 28 orang, meskipun jumlah penduduknya hanya sekitar 2 juta jiwa. "Kabinet gemuk, enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya!," tegas Prabowo.

Prabowo juga kembali menekankan luas wilayah Indonesia yang hampir setara dengan Eropa, yang terdiri dari 27 negara. Pernyataan ini bertujuan untuk membandingkan kompleksitas pemerintahan Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki struktur pemerintahan yang lebih besar dan kompleks. Dengan demikian, Prabowo ingin menunjukkan bahwa jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk merespon berbagai tantangan yang ada di Indonesia dengan membentuk kabinet yang dianggap mampu menangani kompleksitas permasalahan di berbagai sektor. Meskipun jumlahnya besar, pemerintah berargumen bahwa struktur kabinet ini dirancang untuk memastikan fokus dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program pemerintahan.

Jumlah Menteri Kabinet Merah Putih

Setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto menunjuk 108 orang untuk mengisi posisi penting dalam pemerintahannya. Jumlah tersebut terdiri dari tujuh menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan lima pejabat setingkat menteri, termasuk Jaksa Agung dan Sekretaris Kabinet. Angka ini menjadi fokus kritik yang menyebut kabinet tersebut ‘gemuk’.

Pemerintah berupaya membantah kritik tersebut dengan menekankan pada fokus dan efisiensi kerja kabinet. Meskipun jumlahnya besar, pemerintah berkeyakinan bahwa struktur kabinet ini dirancang untuk memastikan setiap sektor pemerintahan mendapat perhatian dan penanganan yang memadai. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat mencapai hasil yang optimal dalam menjalankan program-program pembangunan nasional.

Dengan adanya berbagai penjelasan dari pihak pemerintah, perdebatan mengenai ukuran kabinet ini masih akan terus berlanjut. Namun, pemerintah tetap bersikukuh bahwa fokus dan efisiensi adalah kunci keberhasilan pemerintahan, terlepas dari jumlah menteri yang terlibat.