Anggota DPRD DKI Minta Rekrutmen PPSU Bebas Pungli, Layani Warga 24 Jam
Anggota DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto, mendesak Pemprov DKI untuk membersihkan proses rekrutmen PPSU dari pungli dan memastikan pelayanan kebersihan 24 jam.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto, menyoroti adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan proses rekrutmen tersebut bersih dari praktik ilegal tersebut. Pernyataan ini disampaikan Brando di Jakarta pada Senin, 7 April 2024, menanggapi keluhan masyarakat terkait biaya masuk yang mencapai Rp20-25 juta per orang.
Brando mengungkapkan kekhawatirannya bahwa praktik pungli akan berdampak pada kinerja PPSU. Petugas yang masuk dengan membayar, menurutnya, tidak akan bekerja secara maksimal karena merasa telah 'menyetor' kepada atasan. Ia menekankan pentingnya pemberantasan pungli dan meminta Inspektorat untuk menyelidiki oknum yang terlibat.
Lebih lanjut, Brando menegaskan pentingnya komitmen Pemprov DKI untuk memberikan pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan selama 24 jam, sejalan dengan aktivitas masyarakat Jakarta yang juga berlangsung sepanjang hari. Hal ini, menurutnya, merupakan tuntutan dari masyarakat yang menginginkan lingkungan bersih dan sehat.
Rekrutmen PPSU Harus Transparan dan Bebas Pungli
Brando mendesak Pemprov DKI untuk menindak tegas oknum yang terlibat pungli dalam rekrutmen PPSU. "Kalau ada yang kedapatan pungli dalam proses rekrutmen PPSU harus diberikan sanksi tegas dan pegawainya langsung saja diberhentikan," tegasnya. Ia berharap proses rekrutmen dapat dipertajam agar lebih transparan dan akuntabel.
Anggota DPRD ini juga menekankan pentingnya integritas para calon PPSU. Mereka harus bekerja dengan maksimal tanpa terbebani oleh praktik pungli. "Masyarakat menginginkan lingkungan rumahnya bersih dan sehat, juga bagi calon pekerja dapat maksimal mengerjakan tugasnya tanpa 'like or dislike' dalam urusan kinerja, sehingga jangan dinodai dengan pungli," ujarnya.
Brando menambahkan bahwa Pemprov DKI harus memastikan pelayanan PPSU yang optimal bagi warga Jakarta. Pelayanan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang aktivitasnya berlangsung selama 24 jam. "Jakarta hari ini mobilitas dan aktivitasnya sudah 24 jam, maka wajib pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan mensupport 24 jam perilaku masyarakat di kota global Jakarta," jelasnya.
Layanan PPSU 24 Jam: Komitmen Pemprov DKI
Untuk mendukung pelayanan 24 jam, Brando menyarankan agar petugas PPSU bekerja secara bergantian. Hal ini penting agar pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan dapat terus berjalan tanpa henti. Ia juga mengingatkan Pemprov DKI akan janjinya kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan selama 24 jam.
Brando mengajak para calon PPSU untuk mendaftar dengan niat yang tulus untuk melayani masyarakat. "Kita sudah janji sama rakyat, ngurusin masyarakat 24 jam, sekarang ditagih komitmennya. Para calon Pekerja pasukan warna-warni silakan melamar dengan niat kerja, karena kesempatannya sudah terbuka lebar, semoga ini bermanfaat dan berdampak nyata bagi kemajuan Jakarta dan masyarakatnya," tutup Brando.
Dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen PPSU, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang bersih dari praktik pungli dan pelayanan publik yang optimal bagi warga Jakarta.
