Anggota DPRD Singkawang Ditahan Terkait Kasus Asusila Anak
Seorang anggota DPRD Singkawang, HA, resmi ditahan Kejari Singkawang atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan terancam hukuman penjara 5 hingga 15 tahun.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang, Kalimantan Barat, resmi menahan HA, anggota DPRD Singkawang, pada Jumat, 1 September 2023. HA diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Penahanan ini menandai tahap baru dalam proses hukum kasus yang telah menghebohkan publik tersebut.
Proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polres Singkawang ke Kejari berjalan sesuai prosedur. Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Deddi Sitepu, menjelaskan, barang bukti yang diserahkan meliputi sepeda motor yang digunakan tersangka, pakaian korban, dan hasil visum. AKP Deddi menekankan bahwa seluruh kelengkapan berkas telah disiapkan dan diserahkan secara lengkap.
Polisi menyatakan kondisi kesehatan HA memungkinkan untuk menjalani tahap kedua proses hukum, yakni penyerahan ke Kejaksaan. Atas perbuatannya, HA dijerat dengan UU Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya mencapai 5 hingga 15 tahun penjara. Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan seorang pejabat publik.
Kepala Kejari Singkawang, Nur Handayani, didampingi Kasipidum Heri Susanto, mengungkapkan bahwa HA dijerat pasal berlapis. Pasal-pasal tersebut meliputi Pasal 81 ayat 2 dan/atau pasal 82 ayat 1 UU No 17 tahun 2016 dan/atau pasal huruf C UU RI No 12 tahun 2022. Selain UU Perlindungan Anak, HA juga dijerat UU Tindak Kekerasan Seksual.
Setelah resmi ditahan, HA akan menjalani masa penahanan di Lapas Singkawang selama 20 hari. Namun, sebelum masa penahanan tersebut berakhir, Kejari Singkawang berencana segera melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Singkawang. Proses persidangan nantinya akan melibatkan enam Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah disiapkan Kejari.
Kasus ini semakin menyita perhatian karena HA merupakan anggota DPRD Singkawang terpilih untuk periode 2025-2030. Proses hukum yang sedang berjalan akan menentukan nasib politik dan hukum HA ke depannya. Publik menantikan keadilan dalam kasus ini dan berharap proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Kejari Singkawang berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan keadilan ditegakkan. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual.