Sidang Perdana Anggota DPRD Singkawang Terdakwa Kasus Cabul Anak
Anggota DPRD Singkawang terpilih, H. Herman alias H. Aman, menjalani sidang perdana kasus pencabulan anak di Pengadilan Negeri Singkawang pada 18 Februari 2024, dengan dakwaan pasal berlapis UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Kekerasan Seksual.

Singkawang, 18 Februari 2024 - H. Herman alias H. Aman, anggota DPRD Singkawang terpilih periode 2024-2029, menjalani sidang perdana kasus pencabulan anak di Pengadilan Negeri (PN) Singkawang. Sidang yang digelar Selasa, 18 Februari 2024, ini menjadi sorotan publik karena terdakwa merupakan pejabat publik.
Sidang Perdana dan Dakwaan
Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Yulius, didampingi Christian dan Erwan sebagai anggota majelis hakim. Kejaksaan Negeri Singkawang menghadirkan lima Jaksa Penuntut Umum (JPU), dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, Nur Handayani. Nur Handayani menyatakan, "Ada lima JPU yang kita siapkan dalam perkara H. Aman, termasuk saya sendiri selaku Ketua Tim JPU." H. Aman sendiri didampingi oleh kuasa hukumnya selama persidangan.
Sidang yang digelar secara tertutup ini berfokus pada pembacaan dakwaan oleh JPU. Setelah pembacaan dakwaan, tim kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Menurut keterangan JPU, sidang selanjutnya yang dijadwalkan pada 25 Februari 2024 akan menghadirkan para saksi.
Pasal Berlapis yang Dipergunakan
JPU menjerat H. Aman dengan pasal berlapis. Dakwaan tersebut meliputi Pasal 81 ayat (2) dan/atau Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan/atau Pasal huruf C Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. "Selain terancam sangkaan pidana UU Perlindungan Anak, tersangka juga dijerat UU tindak kekerasan seksual," ujar JPU.
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang untuk turun langsung memimpin tim JPU dalam kasus ini didasari oleh perhatian publik yang tinggi terhadap kasus tersebut dan arahan pimpinan. Kasus ini mendapatkan atensi khusus karena melibatkan anggota dewan terpilih.
Proses Hukum yang Berjalan
Sidang perdana ini menandai awal dari proses hukum yang akan dijalani oleh H. Aman. Publik menantikan kelanjutan persidangan dan proses penegakan hukum dalam kasus ini. Kehadiran lima JPU menunjukkan keseriusan Kejaksaan Negeri Singkawang dalam menangani kasus pencabulan anak yang melibatkan anggota DPRD Singkawang ini. Proses hukum selanjutnya akan menentukan nasib H. Aman dan memberikan keadilan bagi korban.
Dengan adanya sidang perdana ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Publik berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya perlindungan anak dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual.
Kesimpulan
Sidang perdana H. Aman menandai langkah awal penegakan hukum atas kasus pencabulan anak yang melibatkan anggota DPRD Singkawang. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan menjadi contoh pentingnya perlindungan anak serta penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan seksual.