Kejari Donggala Tahan Kades Soulowe Terkait Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak
Kejari Donggala menahan Kepala Desa Soulowe, Sigi, berinisial WHM, atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada Mei 2023, dan akan diberhentikan sementara dari jabatannya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala, Sulawesi Tengah, menahan Kepala Desa (Kades) Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, berinisial WHM. Penahanan dilakukan pada Kamis, 20 Februari 2025, terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada bulan Mei 2023. Proses penahanan ini menandai langkah signifikan dalam penanganan kasus yang menggemparkan masyarakat setempat.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Donggala, Ikram, menyatakan bahwa penahanan WHM dilakukan setelah penyidik Polres Sigi menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum Kejari Donggala. Proses hukum kini berlanjut di tangan Kejari Donggala yang akan memproses kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat korban merupakan anak di bawah umur, dan terduga pelaku merupakan seorang kepala desa yang seharusnya menjadi pelindung warganya.
Penahanan WHM dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-108/P.2.14.3/Eku.2/02/2025. Tersangka akan ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Donggala, terhitung mulai tanggal 20 Februari hingga 11 Maret 2025. Keputusan ini diambil setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
Dugaan Pelanggaran Hukum dan Sanksi Administratif
Tersangka WHM diduga melanggar Pasal 6 huruf a junto Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, atau Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua pasal tersebut mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual dan memberikan sanksi tegas bagi pelakunya. Ancaman hukuman yang cukup berat diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
Selain proses hukum pidana, WHM juga akan menghadapi sanksi administratif sebagai Kepala Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sigi, Ambar, menyatakan bahwa WHM akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Namun, proses pemberhentian sementara ini tertunda karena bertepatan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang baru. Untuk sementara, Sekretaris Desa akan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Soulowe.
Pemberhentian sementara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat WHM tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa selama menjalani masa penahanan. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh kasus hukum yang sedang dihadapi oleh kepala desanya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Desa Soulowe meskipun kepala desanya sedang menghadapi proses hukum.
Dampak Kasus Terhadap Masyarakat Desa Soulowe
Kasus ini tentu menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat Desa Soulowe. Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin desa mereka terguncang. Kejadian ini juga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan warga, terutama para orang tua. Perlu adanya upaya pemulihan kepercayaan dan jaminan keamanan bagi warga desa agar kehidupan masyarakat dapat berjalan normal kembali.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan anak juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak juga perlu digarisbawahi.
Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk senantiasa memperhatikan dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih peduli dan bertanggung jawab dalam melindungi generasi penerus bangsa.
Dengan ditahannya WHM, diharapkan proses hukum akan berjalan lancar dan memberikan keadilan bagi korban. Semoga kasus ini juga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.
