Apindo: Mengatasi Pengangguran di Bekasi Butuh Komitmen Bersama

Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, M. Yusuf Wibisono, menekankan perlunya komitmen bersama untuk mengatasi masalah pengangguran jangka panjang di Bekasi, termasuk peningkatan kompetensi pekerja dan regulasi pengupahan yang jelas.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, M. Yusuf Wibisono, pada Jumat, 9 Mei 2023 di Cikarang, menyatakan bahwa penanganan pengangguran di Kabupaten Bekasi merupakan pekerjaan rumah jangka panjang yang membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting karena tingginya angka pengangguran berdampak pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Apindo berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bekasi. Berbagai faktor, mulai dari isu pengupahan hingga dampak globalisasi dan otomatisasi, turut berkontribusi pada permasalahan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komprehensif dan kolaborasi yang kuat antara Apindo, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk menurunkan angka pengangguran.

Langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini akan dibahas secara internal di Apindo dan diformulasikan bersama Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi. Apindo sendiri telah lama menggaungkan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal, namun peningkatan kompetensi, budaya kerja, dan etika kerja juga menjadi faktor krusial yang perlu diperhatikan.

Solusi Komprehensif untuk Pengangguran di Bekasi

M. Yusuf Wibisono menekankan pentingnya konsistensi dan komitmen bersama seluruh stakeholder dalam mengatasi masalah pengangguran. Apindo mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Namun, beliau juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi, budaya kerja, dan etika kerja para pekerja lokal agar mampu bersaing di pasar kerja.

Salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan adalah pengupahan. Setiap tahun, perdebatan mengenai pengupahan selalu muncul antara pengusaha dan pekerja, terkadang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkatkan angka pengangguran. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas dan tegas untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak.

Selain itu, Apindo juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bekasi. Meskipun Kabupaten Bekasi memiliki potensi investasi yang menjanjikan, isu-isu seperti keberadaan organisasi masyarakat (ormas) dan pengelolaan limbah perlu ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan investor.

Tantangan Global dan Otomatisasi

Yusuf Wibisono juga menyinggung dampak kebijakan global, seperti perang dagang dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang mempengaruhi harga material impor dan daya beli. Kenaikan harga dolar dapat menyebabkan penurunan produksi dan pengurangan tenaga kerja, sehingga berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

Tantangan jangka panjang lainnya adalah otomatisasi dan perkembangan teknologi digital. Penggunaan robot dan otomatisasi di sektor industri berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Oleh karena itu, perlu dipikirkan skema second career bagi para pekerja yang terdampak otomatisasi.

Apindo menyadari bahwa dibutuhkan strategi yang komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Bekasi. Komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan sangatlah penting untuk menciptakan solusi jangka panjang yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan adanya kolaborasi yang baik antara Apindo, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan masalah pengangguran di Kabupaten Bekasi dapat teratasi secara efektif dan berkelanjutan. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, regulasi pengupahan yang adil, dan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas.