Legislator Banten Desak Pemda Perangi Pengangguran: Angka Mengalami Stagnasi
Anggota Komisi V DPRD Banten mendesak Pemda untuk lebih serius menangani pengangguran, meskipun angka statistik menunjukkan penurunan, namun terdapat stagnasi yang mengkhawatirkan.
Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mendesak pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Banten dan kabupaten/kota untuk lebih serius menangani masalah pengangguran. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan angka pengangguran terbuka dari 7,02 persen pada Februari 2024 menjadi 6,64 persen pada Februari 2025, namun terdapat kekhawatiran atas stagnasi yang terjadi dalam enam bulan terakhir.
Penurunan angka pengangguran dari 6,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 6,64 persen pada Februari 2025 dinilai masih belum cukup signifikan. Yeremia mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak perang dagang global terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berpotensi menghambat upaya penurunan angka pengangguran. "Perang dagang ini tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kalo melambat maka upaya penurunan angka pengangguran akan terhambat," ujar Yeremia.
Data dari BPJS Ketenagakerjaan Banten semakin memperkuat keprihatinan ini. Sebanyak 9.660 warga Banten mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) senilai lebih dari Rp23 miliar pada periode Januari hingga Maret 2025. Fakta ini menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret dan terukur dalam mengatasi masalah pengangguran di Banten.
Pemda Diminta Lebih Proaktif di Lapangan
Yeremia mendorong Pemprov Banten dan Pemda kabupaten/kota untuk tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran riil kondisi masyarakat dan kebutuhan mereka. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi stagnasi penurunan angka pengangguran.
Beberapa solusi yang diusulkan Yeremia antara lain mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pemanfaatan produk lokal. Peningkatan daya saing produk lokal dan penguatan kewirausahaan dinilai sebagai solusi jangka menengah untuk menghadapi dampak ketidakpastian global akibat perang dagang.
"Pemprov Banten juga pemda perlu mengambil langkah-langkah antisipatif supaya stagnasi penurunan angka pengangguran tidak terlalu lama misalnya dengan mendorong sektor UMKM, dan pemanfaatan produk lokal," tegas Yeremia.
Lebih lanjut, Yeremia menekankan pentingnya memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Banten. Provinsi Banten memiliki potensi sumber daya yang besar yang dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional maupun internasional.
Potensi Banten dan Solusi Jangka Panjang
"Pemprov dan pemda setempat harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya, sebab Banten ini merupakan daerah yang kaya akan sumber daya. Kita harus dapat mengoptimalkan sumber daya itu, baik untuk kebutuhan pangan nasional maupun internasional," kata Yeremia.
Data BPS Provinsi Banten menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten pada Februari 2025 mencapai 6,64 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,38 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (7,02 persen). Penurunan ini terjadi baik pada TPT laki-laki (6,65 persen) maupun perempuan (6,63 persen).
Meskipun terdapat penurunan angka pengangguran, tetapi stagnasi dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi antara Pemprov Banten dan Pemda kabupaten/kota untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing masyarakat Banten.
Langkah-langkah konkret dan terukur, seperti pelatihan vokasi, pengembangan UMKM, serta peningkatan akses permodalan, sangat penting untuk mengatasi masalah pengangguran dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan di Provinsi Banten.
Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah pengangguran di Banten. Pemantauan dan evaluasi secara berkala juga sangat penting untuk memastikan efektivitas program dan kebijakan yang telah diterapkan.
