DPR Akan Tindaklanjuti Kenaikan Angka Pengangguran: Komisi Terkait Diminta Bergerak
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menginstruksikan komisi terkait untuk menindaklanjuti peningkatan angka pengangguran di Indonesia sebesar 1,11 persen berdasarkan data BPS Februari 2025.
Jakarta, 7 Mei 2025 - Angka pengangguran di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data peningkatan jumlah pengangguran pada Februari 2025. Ketua DPR RI, Puan Maharani, merespons langsung temuan ini dengan menyerukan tindakan nyata dari komisi terkait di parlemen. Peningkatan sebesar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibandingkan Februari 2024 menjadi perhatian serius bagi lembaga legislatif.
Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah dalam menangani masalah ini. "Kami akan minta komisi terkait untuk bisa menindaklanjuti terkait dengan apa yang sudah dari hasil data statistik tersebut," tegas Puan dalam pernyataan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pernyataan ini menekankan pentingnya peran DPR dalam memastikan pemerintah mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi permasalahan pengangguran.
Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa DPR akan menagih pertanggungjawaban kementerian dan lembaga terkait dalam upaya mengurangi angka pengangguran. DPR tidak hanya akan mengawasi, tetapi juga akan menanyakan solusi dan tindak lanjut konkrit yang akan dilakukan pemerintah. Hal ini menunjukkan sikap proaktif DPR dalam mencari solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi bangsa.
DPR Desak Pemerintah Cari Solusi Pengangguran
Data BPS menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran seiring dengan bertambahnya angkatan kerja. Kepala BPS, Amelia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa peningkatan jumlah pengangguran sebesar 1,11 persen ini sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang, sehingga totalnya menjadi 153,05 juta orang pada Februari 2025. Meskipun jumlah angkatan kerja meningkat, tidak semua terserap di pasar kerja, sehingga angka pengangguran mencapai 7,28 juta orang.
Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program pemerintah yang bertujuan mengurangi pengangguran. "Pengangguran nanti kami akan coba tanyakan kepada stakeholders terkait, bagaimana solusinya, apa yang akan dilakukan, bagaimana tindak lanjutnya," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa DPR akan melakukan pengawasan yang komprehensif dan menuntut transparansi dari pemerintah dalam mengatasi masalah ini.
Komisi-komisi terkait di DPR RI akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Mereka akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, untuk membahas strategi dan program yang efektif dalam mengurangi angka pengangguran. Kerjasama antar lembaga ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah yang terukur dan terarah.
DPR juga akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi agar angkatan kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, DPR juga akan mendorong pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat membuka lapangan kerja baru.
Langkah Konkret Penanganan Pengangguran
Menanggapi data BPS, langkah konkret yang diharapkan dari pemerintah antara lain adalah:
- Peningkatan program pelatihan vokasi: Memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
- Stimulasi penciptaan lapangan kerja: Memberikan insentif kepada sektor swasta untuk membuka lapangan kerja baru.
- Penguatan UMKM: Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menyerap tenaga kerja.
- Pengembangan infrastruktur: Membangun infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
Pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Peran serta semua pihak, termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat, sangat penting dalam menciptakan solusi yang efektif dan berdampak signifikan bagi masyarakat Indonesia.
Peningkatan angka pengangguran menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera dari semua pihak. Peran DPR dalam mengawasi dan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret sangat krusial dalam mengatasi permasalahan ini. Semoga langkah-langkah yang akan diambil dapat memberikan dampak positif dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
