ATR/BPN Diminta Pastikan Status Lahan untuk Investor di Sulsel
Pj Gubernur Sulsel meminta Kementerian ATR/BPN mempercepat kepastian status lahan seluas 18 ribu hektare untuk investor Vietnam yang akan mengembangkan sapi perah di Kabupaten Wajo dan Sidrap, Sulawesi Selatan.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fadjry Djufry, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera memberikan kepastian status lahan bagi para investor. Permintaan ini muncul menyusul rencana investasi besar dari Vietnam di sektor peternakan sapi perah di Sulsel.
Investasi Sapi Perah Vietnam
Saat ini, investor asal Vietnam telah menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi di pengembangan sapi perah di Sulawesi Selatan. Pemprov Sulsel telah menyiapkan lahan seluas 18 ribu hektare di Kabupaten Wajo dan Sidrap untuk proyek ini. Namun, sebagian lahan tersebut masih memiliki status kepemilikan yang belum jelas, sehingga menghambat investasi.
Peran Strategis ATR/BPN
Fadjry Djufry menekankan pentingnya peran Kementerian ATR/BPN Sulsel untuk membantu menyelesaikan masalah status lahan ini. Kejelasan status lahan sangat krusial untuk memberikan keyakinan kepada investor agar berani menanamkan modalnya di Sulsel. Ia berharap proses percepatan penyelesaian status lahan tersebut dapat segera dilakukan. "Saya sudah sampaikan kepada investor bahwa status lahan 18 ribu hektare itu ada beberapa hektare yang bukan milik negara. Namun kita berharap agar secepatnya bisa disiapkan," ujar Fadjry dalam sambutannya pada acara pisah sambut Kepala BPN/ATR Wilayah Sulawesi Selatan.
Dukungan untuk Investasi
Fadjry Djufry juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Sulsel untuk turut serta mempermudah proses perizinan investasi. Hal ini sejalan dengan target pemerintah pusat yang menetapkan tahun 2025 sebagai tahun investasi. Pemprov Sulsel sangat mendorong peningkatan investasi di daerahnya. "Ini kami titip bagaimana kepastian lahan negara yang dikuasai pihak lain bisa diambil alih. Sehingga kita bisa memberikan kepastian lahan di Kabupaten Wajo dan Sidrap sebagai lahan untuk sapi-sapi dari Vietnam itu," harapnya.
Kesimpulan
Kepastian status lahan menjadi kunci utama dalam menarik investasi, khususnya proyek pengembangan sapi perah dari Vietnam di Sulsel. Peran aktif Kementerian ATR/BPN sangat diharapkan untuk mempercepat proses ini, sehingga investasi dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Sulsel.
